
Sgb-news.id ✓ PROBOLINGGO – Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digelontorkan pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI, kembali menuai polemik di kalangan petani. Di Desa Alaspandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sejumlah petani mengeluhkan sulitnya mengakses alsintan karena dugaan penguasaan sepihak oleh oknum kelompok tani.
Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya praktik monopoli penggunaan hand traktor. Menurut mereka, ketua kelompok tani setempat menguasai unit alsintan, sementara anggota kelompok lain kesulitan memanfaatkannya.
Selain itu, warga juga menyoroti ketiadaan label atau tanda resmi pada bantuan alsintan dari pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa bantuan tersebut rawan disalahgunakan.
“Untuk mengantisipasi hal seperti ini, saya sudah meminta ketua kelompok tani agar segera melakukan inventarisasi bantuan, khususnya alsintan. Apalagi alat itu sekarang malah ditempatkan di Desa Bucor Wetan, padahal bantuan ini untuk warga Desa Alaspandan,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal kepada awak media, Sabtu (16/8/2025).
Senada dengan itu, warga lain berinisial SY menyayangkan masih adanya ketergantungan petani terhadap alsintan dari luar daerah saat musim panen. Padahal, bantuan dari pemerintah jumlahnya tidak sedikit.
“Kita sering dengar ada banyak bantuan alsintan, tapi kenyataannya petani di sini masih harus mendatangkan mesin panen seperti combine harvester dari luar daerah,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Alaspandan, Dayat, hanya memberi keterangan singkat. “Lebih baik ketemu saya saja, tidak usah dengan ketua kelompok. Beliau sedang sakit, takutnya tambah parah kalau diklarifikasi. Lagi pula saya juga ada acara ke Paiton,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Alaspandan, Mawardi—yang juga perangkat desa setempat—membenarkan bahwa alsintan bantuan pemerintah sebagian ditempatkan di Desa Bucor Wetan.
“Memang alat itu saya taruh di Bucor Wetan, karena warga Desa Alaspandan sendiri sudah banyak yang punya traktor. Jadi saya pekerjakan ke warga desa sebelah,” tutur Mawardi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ulang kepada Kepala Desa Alaspandan belum mendapat jawaban. Warga pun masih bertanya-tanya: ke mana hasil sewa dan tebusan penggunaan alsintan tersebut sebenarnya dialirkan?
(Hardon – Abu)