
Sidoarjo, Sgb-News.id – Dunia pertambangan di Jawa Timur kembali diguncang isu panas. Para pengusaha tambang dan publik kini menunggu keberanian Gubernur Jawa Timur beserta aparat penegak hukum untuk menuntaskan dugaan praktik kotor di tubuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Pasalnya, istilah “Termul” atau Ternak Mulyono mencuat sebagai simbol lingkaran setan yang terus berputar, menyedot potensi sumber daya alam sekaligus merugikan masyarakat luas.
Seorang pengusaha tambang, sebut saja Yoyok, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa proses perizinan di Dinas ESDM Jatim telah berubah menjadi ladang pungli yang dikemas rapi. “Lingkaran Termul ini seperti sistem yang tidak pernah putus, yang di atas menikmati bagian, yang di bawah ikut menghisap, sementara rakyat cuma jadi penonton,” ujarnya dengan nada getir.
Menurut Yoyok, praktik ini sudah berlangsung lama. Jaringan internal di dalam Dinas ESDM Jatim disebutnya saling melindungi, sehingga reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan hanya sebatas slogan tanpa implementasi nyata.
Dugaan permainan kotor ini semakin terang ketika berbagai pengusaha dan konsultan perizinan mengaku diminta menyetor uang tambahan secara tidak resmi demi mempercepat keluarnya izin. “Kalau tidak setor, izin bisa mengendap sampai bertahun-tahun. Ini jelas merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Baihaki Akbar, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Independen (AMI).
Baihaki menegaskan, pihaknya siap menyerahkan bukti dan data terkait praktik dugaan pungli tersebut. “Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang menyalahgunakan jabatan,” pungkasnya.
Kasus ESDM Jatim ini menjadi potret buram bahwa jargon reformasi birokrasi belum benar-benar berjalan di daerah. Keterlambatan izin, permintaan dana tak resmi, serta lemahnya pengawasan hanyalah puncak gunung es dari budaya feodal yang masih bercokol di tubuh birokrasi.
“Selama lingkaran Termul dibiarkan hidup, rakyat akan terus dirugikan, sementara pejabat yang bermain akan terus kenyang. Kalau ini tidak segera diusut tuntas, ESDM Jatim hanya akan menjadi sarang pungli berkedok pelayanan publik,” kritik salah satu aktivis yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas ESDM Jatim maupun Gubernur Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan skandal “Termul” tersebut. Publik kini menunggu, apakah aparat berani menyingkap tabir busuk ini, atau justru ikut larut dalam lingkaran yang sama.
Tim-Redaksi