PROBOLINGGO — Sgb.news Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menilai pernyataan Bupati Probolinggo dr. Mohamad Haris dalam acara pelantikan pejabat Eselon II di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Senin (20/10/2025), sebagai bentuk sikap emosional dan tendensius terhadap eksistensi lembaga sosial masyarakat (LSM) dan media.
Menurut H. Luthfi, pernyataan Bupati yang dimuat disalah satu media online yang menyebut “jangan sampai ada pejabat yang menernak LSM dan media” seolah menggiring opini publik bahwa LSM dan media adalah alat tekanan yang hanya bisa “diternakkan” oleh pejabat. Padahal, kata Luthfi, LSM memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Bupati seharusnya memahami bahwa LSM adalah mitra kritis pemerintah, bukan musuh. Kalau ada pejabat yang bermasalah, itu karena moral individunya, bukan karena LSM atau medianya,” tegas H. Luthfi, pada Senin (20/10/2025).
Ia juga menilai pernyataan Bupati Haris menunjukkan arogansi kekuasaan dan tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut keterbukaan terhadap kritik.
“Pernyataan seperti itu justru bisa mematikan fungsi kontrol sosial. Padahal, tanpa kritik dan pengawasan publik, pemerintahan bisa melenceng dari kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Luthfi mengingatkan bahwa kebebasan pers dan peran LSM dilindungi undang-undang. Karena itu, Bupati seharusnya membina hubungan yang konstruktif, bukan mengeluarkan pernyataan yang bernada menekan.
“Kalau Bupati siap dikritik, buktikan dengan membuka ruang dialog, bukan dengan sindiran di depan publik. Kami dari LSM AMPP akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada rakyat dan bersih dari kepentingan kelompok,” pungkasnya.
“Selain itu, bahasa ternak adalah untuk hewan, dengan mengeluarkan bahasa ternak, itu secara tidak langsung mengatakan LSM dan Media adalah perkumpulan hewan,” tutupnya dengan kekecewaan.
tim-Sgb
About the Author
