PROBOLINGGO°SGB-News — Di saat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo kian mendesak, RSUD Waluyo Jati Kraksaan justru tercatat menganggarkan pengadaan telepon genggam dengan nilai puluhan juta rupiah. Kebijakan ini memantik tanda tanya publik soal urgensi dan skala prioritas belanja rumah sakit daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan penelusuran pada laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tercantum satu paket belanja handphone penunjang layanan dengan nilai anggaran Rp23.150.000 pada Tahun Anggaran 2025. Sumber dana berasal dari Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD).
Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dr. Hj. Yessy Rahmawati, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (22/12/2025), menyampaikan bahwa pengadaan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan konsultasi di dalam ruangan. “Saya hubungi tim, belum memberikan jawaban. Yang jelas ada beberapa pengadaan handphone yang telah dibeli,” ujarnya singkat.
Namun, ketika diminta penjelasan lebih lanjut terkait spesifikasi, jumlah unit, serta urgensi pengadaan terhadap peningkatan mutu layanan, pihak direksi enggan memberikan keterangan tambahan. Sikap ini dinilai publik sebagai minim transparansi, terlebih kebijakan menyangkut penggunaan dana BLUD yang seharusnya sensitif terhadap kebutuhan layanan inti rumah sakit.
Sorotan keras datang dari Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo, H. Luthfi Hamid. Ia menegaskan, tidak ada korelasi langsung antara belanja handphone dengan peningkatan kualitas layanan konsultasi secara otomatis. Menurutnya, mutu layanan RSUD ditentukan oleh investasi pada teknologi medis, tata kelola internal, dan kualitas sumber daya manusia.
“Peningkatan layanan konsultasi menuntut ketersediaan alat kesehatan yang memadai, tenaga medis dan perawat yang cukup, serta sistem manajemen yang solid untuk diagnosis akurat dan pelayanan berkualitas. Bukan semata tindakan individual membeli handphone,” tegasnya.
Di tengah keluhan antrean panjang, keterbatasan alat, dan beban kerja tenaga kesehatan, pengadaan gawai bernilai puluhan juta rupiah dinilai berpotensi melenceng dari kebutuhan prioritas. Publik pun mendesak klarifikasi terbuka dan audit rasionalitas belanja agar pengelolaan dana BLUD benar-benar berpihak pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat—bukan sekadar memenuhi belanja penunjang yang manfaatnya belum terukur.
SGB News akan terus melakukan kontrol sosial dan meminta pertanggungjawaban terbuka atas setiap rupiah uang publik yang dibelanjakan. Transparansi bukan pilihan; itu kewajiban.
Tim-Redaksi
About the Author
