LUMAJANG|sgb-news.id – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi babak baru bagi Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) di Kabupaten Lumajang. Menjadi mitra pemerintah adalah posisi yang dilematis bagi sebuah organisasi pers. Di satu sisi menjanjikan akses informasi, di sisi lain mengancam independensi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tantangan inilah yang diambil Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Lumajang saat mengukuhkan diri sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang tepat di momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
“Kolaborasi bukan berarti bungkam. Kami mengukuhkan diri untuk memastikan setiap kebijakan Pemkab Lumajang memiliki dampak nyata, bukan sekadar pencitraan di atas kertas,” ujar Septa panggilan karibnya, ketua KJJT di Meja Deadline (tempat curhat kejar tayang red) Cafe Perpus Senin (9/2/2026).
Ia juga menegaskan bukan sekadar stempel birokrasi
Komitmen yang dideklarasikan KJJT, ini membawa misi besar menjadi penyeimbang informasi.
Di tengah derasnya narasi sepihak dari kanal-kanal resmi pemerintah, KJJT mencoba masuk ke ruang berbeda guna memastikan pelayanan publik dan kebijakan daerah tidak hanya terlihat indah di atas kertas, tapi juga dirasakan nyata di lapangan.
Namun, pengukuhan ini memicu pertanyaan kritis, mampukah KJJT tetap menjadi “penjaga” saat sudah duduk satu meja dengan pembuat kebijakan?
Dia menjelaskan bahwa kolaborasi ini bukan berarti mematikan daya kritis. Sebaliknya, posisi ini diambil untuk memperpendek jarak klarifikasi atas kebijakan yang dinilai timpang.
Seketaris KJJT juga menambahkan Pers juga berperan sebagai kurator informasi agar masyarakat Lumajang tidak terjebak dalam disinformasi atau sekadar konsumsi konten pencitraan birokrasi.
“Kita bermitra untuk membangun, tapi kita mengawasi untuk menjaga. Kolaborasi tidak boleh membungkam kebenaran,” katanya.
Sinergi ini akan melahirkan jurnalisme yang solutif bagi warga Lumajang, bukan malah justru menjadi instrumen “penjinak” bagi jurnalis-jurnalis vokal.
Integritas KJJT sedang dipertaruhkan; apakah mereka akan tetap menjadi pisau bedah yang tajam bagi kebijakan yang pro-rakyat, bukan perlahan tumpul karena kenyamanan akses.
HPN 2026 di Lumajang bukan sekadar perayaan, melainkan kontrak sosial antara jurnalis, pemerintah, dan rakyat yang akan terus ditagih konsistensinya sesuai dengan tema pers sehat ekonomi berdaulat bangsa kuat.
Penulis: Bahrusyofan Hasanudin.
About the Author
