Probolinggo | SGB-News.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar pada Rabu (11/3/2026) pukul 10.30 WIB. Forum yang dihadiri DPRD, Satgas program, Dinas terkait, serta sejumlah organisasi masyarakat ini menjadi ruang terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam forum tersebut, Solehudin selaku Ketua LSM GMPK menyampaikan sejumlah catatan penting terkait implementasi program di lapangan. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang muncul harus diselesaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas.
Menurutnya, DPRD bersama pihak terkait siap mengakomodasi berbagai laporan masyarakat, namun semua harus berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap persoalan harus disampaikan by data. Tidak bisa digeneralisasi. Jika ada temuan di lapangan, mari kita bicarakan bersama agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar salah satu pimpinan rapat dalam forum tersebut.
Namun demikian, beberapa peserta rapat menilai bahwa pelaksanaan program di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, terutama ketika berhadapan dengan pihak yayasan atau mitra yang dinilai memiliki pengaruh kuat.
Salah satu peserta rapat menyampaikan bahwa di lapangan sering kali muncul situasi di mana pengawasan menjadi sulit dilakukan.
“Begitu membentur yayasan atau tokoh kuat, seolah semuanya berhenti. Formula seperti ini harus diubah agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan,” ungkapnya dalam forum RDP.
Kritik lain juga diarahkan pada aspek teknis dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beberapa peserta mempertanyakan bagaimana dapur yang dinilai tidak layak bisa lolos proses verifikasi hingga beroperasi.
Selain itu, fasilitas dasar seperti freezer untuk menjaga kualitas bahan makanan juga dianggap penting untuk segera menjadi standar di setiap dapur MBG.
“Hal sederhana seperti penyimpanan bahan makanan harus diperhatikan. Jangan sampai bahan makanan rusak sebelum dimasak,” ujar salah satu peserta rapat.
Tidak hanya soal fasilitas, kualitas sumber daya manusia di dapur juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai bahwa juru masak yang menangani program MBG harus memiliki pelatihan dan sertifikasi agar standar kebersihan dan gizi tetap terjaga.
Menurut peserta rapat lainnya, dapur yang melayani ribuan porsi makanan setiap hari membutuhkan tenaga yang benar-benar memahami standar higienitas dan pengolahan makanan.
“Kalau juru masaknya tidak terlatih, risiko makanan tidak higienis bisa terjadi. Pelatihan dari Dinas Kesehatan sangat penting agar semua dapur memiliki standar yang sama,” tegasnya.
Di sisi lain, Korwil program MBG Kabupaten Probolinggo, Mas Pujo, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang beroperasi. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk survei lapangan yang melibatkan koordinator kecamatan.
Menurutnya, pihaknya hanya memberikan rekomendasi sementara proses verifikasi akhir dilakukan oleh pihak pusat.
“Kami juga melakukan inspeksi secara langsung ke dapur-dapur, baik pagi maupun malam, untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang ada,” jelasnya.
Masukan terkait peningkatan fasilitas dapur, pelatihan juru masak, hingga penguatan pengawasan juga akan dicatat sebagai bahan evaluasi untuk dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi.
Sementara itu, pimpinan rapat menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pada integritas pelaksana di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa program ini menyangkut masa depan generasi muda, sehingga setiap pihak yang terlibat harus memiliki keberanian dan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan.
“Integritas menjadi kunci. Jika ada intervensi atau pelanggaran dari pihak mana pun, harus berani dilaporkan. Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas pimpinan rapat.
RDP tersebut juga menghasilkan sejumlah catatan evaluasi yang akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah, satgas program, serta instansi terkait guna memperbaiki pelaksanaan MBG ke depan.
Para peserta rapat sepakat bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat, namun implementasinya harus terus diawasi dan diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di Kabupaten Probolinggo.
Dengan evaluasi terbuka seperti ini, diharapkan program MBG tidak hanya berjalan sebagai program administratif, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi generasi masa depan.
Ferdi
About the Author
