PROBOLINGGO, SGB-NEWS.ID – Dugaan penggelapan gaji pekerja dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo mulai menuai sorotan. Kritik tajam datang dari Dierel, anggota Aliansi Madura Indonesia (AMI), yang menilai adanya kejanggalan dalam sistem pembayaran upah para pekerja dapur.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Dierel, pihaknya menerima laporan dari sejumlah pekerja dapur yang mengaku gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalani.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai pekerja yang sudah bekerja di dapur program MBG justru tidak menerima haknya secara penuh. Kalau benar ada pemotongan atau pengurangan gaji, ini harus diusut,” tegas Dierel.
Salah satu pekerja dapur SPPG di wilayah Kota Probolinggo mengungkapkan adanya kejanggalan dalam sistem pembayaran yang disebut “dirapel”. Namun dalam praktiknya, jumlah hari kerja yang dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Kalau di rapel ya gajian dihitung saat bekerja pak. Tapi meskipun dirapel tiga hari, kadang yang dihitung cuma satu hari kerja saja,” ungkap pekerja tersebut kepada awak media.
Keterangan tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian gaji para petugas dapur MBG tidak dibayarkan secara penuh. Para pekerja yang seharusnya menerima upah sesuai hari kerja justru merasa hak mereka tidak sampai sepenuhnya.
Dierel menilai, jika dugaan ini benar terjadi maka hal tersebut sangat memprihatinkan. Program MBG yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan, termasuk terhadap para pekerja yang terlibat di dalamnya.
“Program ini membawa nama kepentingan masyarakat. Tapi kalau di dalamnya justru ada dugaan permainan gaji pekerja, ini jelas mencederai tujuan program tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dierel meminta pihak pengelola SPPG di Kota Probolinggo untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme pembayaran gaji para pekerja dapur.
“Kalau sistemnya jelas, buka saja ke publik. Berapa upah per hari, bagaimana mekanisme pembayarannya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai hak pekerja kecil justru hilang di tengah jalan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Aliansi Madura Indonesia (AMI) tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan.
“Kalau memang ada oknum yang bermain dalam pembayaran gaji pekerja, maka harus ditindak tegas. Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya membantu masyarakat malah menjadi ladang permainan bagi pihak tertentu,” tegasnya.
Kini publik menunggu sikap dari pihak pengelola SPPG di Kota Probolinggo. Apakah dugaan ini akan dijelaskan secara transparan, atau justru dibiarkan menjadi keluhan sunyi para pekerja dapur yang haknya diduga hilang di balik program MBG.
Tim-Redaksi
About the Author
