Probolinggo | SGB-News.id – Kebijakan pengadaan kendaraan dinas baru oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menuai polemik di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, terlebih di saat janji peningkatan kesejahteraan guru ngaji belum terealisasi secara maksimal.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sorotan publik semakin menguat setelah muncul pernyataan dari pegiat antikorupsi berinisial L.H. yang dinilai cenderung mendukung kebijakan tersebut. Sikap itu justru memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan aktivis lokal.
Ketua Ranting Ansor Wiroborang, Rosy, menilai kebijakan pemerintah daerah saat ini tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam pembinaan moral generasi muda.
“Kami mengkritik kebijakan pemerintah karena dinilai lebih mengutamakan fasilitas pejabat dibanding kesejahteraan masyarakat. Namun justru ada pihak yang mengaku pegiat antikorupsi malah membela kebijakan tersebut,” ujar Rosy, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, dalam menilai sebuah kebijakan publik tidak cukup hanya menggunakan pendekatan hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dan moralitas kepemimpinan.
“Jangan hanya bicara legalitas, tapi abaikan rasa keadilan. Kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Kritik serupa juga disampaikan oleh aktivis LSM di Kota Probolinggo, Agus Cahyo. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
“Di satu sisi, guru ngaji mengeluh terkait insentif yang dipangkas atau belum jelas realisasinya. Di sisi lain, pemerintah justru mendatangkan kendaraan dinas baru. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” ungkap Agus.
Ia juga menyoroti sikap L.H. yang dinilai tidak mencerminkan peran seorang pegiat antikorupsi yang seharusnya berdiri di garis depan dalam mengawal kepentingan publik.
“Kalau pegiat antikorupsi malah membela kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, ini menjadi ironi. Seharusnya mereka berpihak pada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa keberadaan guru ngaji merupakan aset penting dalam pembangunan karakter bangsa, sehingga kesejahteraan mereka seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
“Guru ngaji itu bukan beban anggaran, tapi investasi moral bangsa. Kalau mereka diabaikan, dampaknya bukan hari ini saja, tapi jangka panjang,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak berinisial L.H. guna memperoleh klarifikasi dan memastikan keberimbangan informasi.
Tim-Redaksi
About the Author
