Probolinggo | SGB-News.id – Polemik pemberitaan terkait sosok pegiat LSM di Kota Probolinggo terus bergulir. Louis Hariona akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi atas berita yang menyebut dirinya secara tidak langsung tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam pemberitaan sebelumnya, kritik terhadap Louis muncul dari berbagai pihak. Ketua Ranting Ansor Wiroborang, Rosy, menilai sikap yang ditunjukkan Louis tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Ia menyebut ada pihak yang mengaku pegiat antikorupsi namun justru dinilai membela kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
“Kami mengkritik kebijakan pemerintah karena dinilai lebih mengutamakan fasilitas pejabat dibanding kesejahteraan masyarakat. Namun justru ada pihak yang mengaku pegiat antikorupsi malah membela kebijakan tersebut,” Ujar Rosy dalam pernyataannya.
Selain itu, aktivis LSM di Kota Probolinggo, Agus Cahyo, juga melontarkan kritik serupa. Ia menilai terdapat ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan daerah dan menyayangkan sikap Louis yang dianggap tidak mencerminkan peran pegiat antikorupsi.
“Kalau pegiat antikorupsi malah membela kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, ini menjadi ironi. Seharusnya mereka berpihak pada masyarakat, bukan sebaliknya,” kata Agus.
Menanggapi hal tersebut, Louis menegaskan bahwa pemberitaan yang memuat kritik terhadap dirinya tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang utuh karena tidak didahului dengan proses konfirmasi langsung.
“Saya tidak pernah dihubungi atau dimintai klarifikasi sebelum berita itu tayang. Padahal, konfirmasi adalah hal mendasar dalam kerja jurnalistik,” Ujarnya.
Louis menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang ia sampaikan selama ini selalu melalui pertimbangan yang matang. Ia mengaku, sebelum memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, dirinya terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk dengan dr. H. Aminuddin, Sp.Og.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saya selalu mengedepankan konfirmasi. Bahkan saat saya mendukung pemerintah, saya terlebih dahulu berkomunikasi langsung dengan wali kota agar tidak terjadi distorsi informasi,” Pungkasnya.
Louis juga meluruskan bahwa pandangannya selama ini lebih menekankan pada aspek prosedural dan regulasi, khususnya terkait kebijakan publik seperti pengadaan kendaraan dinas.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perencanaan anggaran dan pembahasan bersama legislatif.
Lebih lanjut, Louis menegaskan bahwa kritik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya disampaikan berdasarkan informasi yang telah diverifikasi secara utuh.
“Silakan mengkritik, itu bagian dari kontrol publik. Tapi jangan sampai kritik dibangun tanpa konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan,” Tegasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Menurutnya, ketika satu pihak diberi ruang untuk menyampaikan kritik sementara pihak lain tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, maka informasi yang diterima publik menjadi tidak utuh.
Polemik ini, kata Louis, seharusnya menjadi refleksi bersama, khususnya bagi insan pers, agar tetap menjunjung tinggi prinsip dasar jurnalistik.
“Jurnalis harus profesional. Jangan sampai berita ditayangkan tanpa konfirmasi. Itu bisa merugikan pihak lain dan menyesatkan publik,” pungkasnya.
Di tengah derasnya arus informasi, akurasi dan verifikasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas media serta kepercayaan masyarakat.
Tim-Redaksi
About the Author
