SGB°PROBOLINGGO – Tongas, Sabtu 28 Maret 2026 — Warga Desa Tanjungrejo tidak lagi menunggu. Setelah bertahun-tahun menghadapi jalan rusak tanpa kepastian, mereka memilih bergerak. Blokade total dilakukan sebagai bentuk perlawanan sekaligus peringatan keras: keselamatan warga bukan bahan tawar-menawar.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Akses utama desa ditutup menggunakan ranjang, kayu, dan material seadanya. Dampaknya langsung terasa—lalu lintas lumpuh total, antrean kendaraan mengular, dan perhatian publik tertuju ke satu titik: jalan yang selama ini dibiarkan hancur.
Kondisi jalan sudah lama memprihatinkan. Lubang besar, genangan air, hingga permukaan licin menjadikan jalur ini rawan kecelakaan. Warga menyebut korban terus berjatuhan, kendaraan rusak, dan aktivitas ekonomi terganggu. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret yang menyentuh akar masalah.
Aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk kesadaran kolektif. Warga tidak lagi mau menjadi korban berikutnya.
“Ini bukan soal sabar lagi, ini soal nyawa! Kami tidak mau menunggu korban berikutnya,” tegas salah satu warga di lokasi aksi.
Sorotan mengarah pada aktivitas kendaraan bertonase besar yang diduga rutin melintas di jalur desa tersebut. Jalan yang bukan peruntukannya dipaksa menanggung beban industri. Akibatnya bisa ditebak—kerusakan masif dan berulang.
Misgianto, warga setempat, menyebut kondisi ini bukan kebetulan.
“Ini bukan kelas jalan untuk kendaraan berat. Tapi setiap hari dipaksakan lewat. Kalau rusak, siapa yang tanggung? Rakyat lagi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Haipur yang mempertanyakan lemahnya pengawasan.
“Kalau jelas melanggar tapi terus dibiarkan, berarti ada yang tidak beres. Pertanyaannya, siapa yang melindungi?” katanya.
Di tengah maraknya aktivitas tambang galian C di wilayah Kabupaten Probolinggo, kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Jika aktivitas meningkat, seharusnya ada kontribusi terhadap daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda—jalan rusak, perbaikan minim, dan warga menanggung dampaknya.
Aksi warga Tanjungrejo justru menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari aktivitas ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
Aparat sempat turun ke lokasi untuk meredam situasi. Namun warga tetap bertahan. Blokade tidak akan dibuka sebelum ada kepastian nyata, bukan sekadar janji yang selama ini berulang.
Tuntutan warga disampaikan tegas:
Perbaikan total jalan, bukan tambal sulam
Penertiban kendaraan berat secara konsisten
Kepastian waktu pengerjaan yang jelas
Transparansi pengelolaan anggaran dan dampak aktivitas tambang
Warga bahkan menyatakan siap memperluas aksi jika kembali diabaikan. Situasi ini berpotensi berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.
Namun di balik ketegangan, ada pesan yang lebih kuat: keberanian warga menjaga keselamatan dan haknya sendiri.
Peristiwa ini menjadi cermin—bahwa ketika masyarakat bersatu, suara mereka tidak bisa lagi diabaikan. Ini bukan sekadar blokade jalan, melainkan simbol bahwa rakyat masih punya daya untuk melawan pembiaran.
“Jangan tunggu korban lebih banyak. Kalau negara diam, rakyat bergerak,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha yang diduga terkait. Sikap diam tersebut justru memperkuat tuntutan publik akan transparansi dan tanggung jawab.
Aksi warga Tanjungrejo hari ini bukan hanya tentang jalan rusak. Ini tentang keberanian mengambil sikap—dan mengingatkan bahwa hak hidup aman di jalan bukanlah permintaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.
Ferdi
About the Author
