SGB-NEWS.ID|PASURUAN, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dengan agenda pembacaan secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Pasuruan digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/3/26).laporan ini mencatatkan sejumlah capaian positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melampaui angka tahun sebelumnya hingga efisiensi belanja daerah yang signifikan
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tamu undangan, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, turut memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bawah kepemimpinan H.M Rusdi Sutejo dan H.M Shobih Asrori.
“Kepemimpinan Mas Rusdi Gos Shobih kami apresiasi karena telah berhasil mendorong pembangunan di Kabupaten Pasuruan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat,” Ucap Samsul.
Dalam laporannya, Bupati Pasuruan Mas Rusdi memaparkan bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercapai sebesar 5,66%, naik dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,34%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 73,02, naik 0,66 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh naiknya angka harapan hidup (74,81 tahun) dan rata-rata lama sekolah.
Satu pencapaian krusial adalah penurunan angka kemiskinan.
Angka Kemiskinan 2025: 8,21% (Turun dari 8,69% di tahun 2024).
Komparasi: Angka ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang berada di level 9,5%.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil mengelola pendapatan daerah dengan realisasi mencapai Rp 4,07 Triliun atau sebesar 99,47% dari target. Pendapatan ini masih didominasi oleh dana transfer sebesar 70,74%, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 29,26%.
Untuk belanja daerah, realisasi mencapai Rp 4,02 Triliun (92,56%). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan penyesuaian besar-besaran untuk efisiensi, antara lain:
Pembatasan kegiatan seremonial, kajian, dan studi banding.
Pemotongan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
Pengetatan belanja honorarium dan hibah kepada lembaga.
Prioritas Pembangunan ke Depan
Tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan dengan tema pembangunan “Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif”.
Terdapat empat prioritas utama yang dijalankan, yaitu peningkatan pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi, peningkatan daya saing berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (E-Government).
Bupati menekankan bahwa meski terdapat pergeseran anggaran akibat instruksi efisiensi pusat, fokus utama tetap pada target kinerja pelayanan publik dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. (YUN)
About the Author
