PROBOLINGGO, SGB-NEWS — Pemerintah Kota Probolinggo secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional sekaligus komitmen awal terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo kepada perwakilan BPK. Langkah ini menjadi pintu masuk dimulainya proses audit menyeluruh terhadap penggunaan APBD Kota Probolinggo selama tahun anggaran berjalan.
Dalam keterangannya, pemerintah kota menegaskan kesiapan penuh untuk mendukung proses pemeriksaan, termasuk membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor.
“Pemerintah siap mengikuti seluruh tahapan audit dan bersinergi dengan BPK,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan.
Namun, penyerahan LKPD unaudited ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Di balik itu, terdapat konsekuensi serius—yakni uji nyata atas akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.
Proses audit oleh BPK akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Hasilnya nanti akan menentukan opini atas laporan keuangan, mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga kemungkinan adanya catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti.
Di titik ini, komitmen pemerintah tidak cukup hanya berhenti pada penyerahan dokumen.
Audit BPK kerap menjadi cermin—mengungkap apakah pengelolaan anggaran benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, atau justru menyimpan persoalan yang selama ini tertutup.
Sejumlah kalangan menilai, proses ini harus dikawal secara serius. Pasalnya, tidak sedikit daerah yang mampu meraih opini baik, namun masih menyisakan persoalan di level implementasi.
Artinya, opini bukan segalanya.
Yang lebih krusial adalah bagaimana pemerintah menindaklanjuti hasil audit, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian atau potensi kerugian negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian teknis terkait isi laporan keuangan yang diserahkan maupun potensi catatan awal yang muncul dalam proses pemeriksaan.
Publik kini menunggu hasil akhir audit BPK bukan sekadar angka dan opini, tetapi sejauh mana Pemerintah Kota Probolinggo benar-benar menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.
Ferdi
About the Author
