SGB°PROBOLINGGO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 di DPRD Kota Probolinggo tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga menghadirkan optimisme terhadap kemajuan sektor pendidikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di tengah sorotan dan masukan dari legislatif, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai menunjukkan arah yang progresif dan berdampak.
Sejumlah indikator pendidikan mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,5, disertai dengan naiknya capaian literasi dan numerasi. Rata-rata lama sekolah juga terus membaik, menjadi sinyal bahwa akses dan kualitas pendidikan semakin kuat.
Namun, DPRD mengingatkan bahwa capaian tersebut harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.
Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menekankan pentingnya memastikan peningkatan kualitas pendidikan berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran.
“Jangan hanya berhenti pada capaian indikator. Pendidikan harus mampu menjadi solusi ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam forum pembahasan.
Menanggapi hal tersebut, arah kebijakan pendidikan yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur. Salah satu program prioritas, yakni pemberian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, berhasil terealisasi secara fisik 100 persen.
Program ini tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.
Selain itu, penguatan data pendidikan juga menjadi perhatian. Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong agar pemerintah lebih detail dalam memetakan angka partisipasi sekolah dan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok rentan.
Di sisi lain, keberhasilan sektor pendidikan juga ditopang oleh inovasi dan capaian di bidang kebudayaan. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas budaya.
Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, bahkan menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi bagian dari pendidikan yang membentuk kesadaran masyarakat, bukan sekadar pelengkap sektor pariwisata.
Pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan capaian kinerja dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Dengan capaian yang sudah kuat di tahun 2025, kepemimpinan Dr. Siti Romlah dinilai telah meletakkan fondasi penting bagi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pendidikan tidak hanya menghasilkan angka-angka yang baik, tetapi benar-benar melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.
Ferdi
About the Author
