SGB.NEWS.ID – PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo mencatat capaian kinerja yang tinggi sepanjang tahun anggaran 2025. Hal tersebut terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo bersama pihak eksekutif.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
LKPJ yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 ini menjadi instrumen utama untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
Secara umum, Pemkot Probolinggo menjalankan 673 program dan 1.546 sub-kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 96,39 persen.
Dari sisi indikator makro, tren pembangunan menunjukkan arah positif. Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,68 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,5, serta angka kemiskinan turun menjadi 5,63 persen.
Capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan daerah berjalan efektif. Namun, DPRD menegaskan bahwa angka-angka tersebut harus berbanding lurus dengan dampak nyata di masyarakat.
Anggota DPRD, Masda Putri Amelia, menyoroti adanya ketimpangan antara peningkatan IPM dengan masih meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan sosial belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja.
“Jangan hanya terpana pada angka. Yang lebih penting adalah bagaimana program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Sorotan serupa juga muncul dalam pembahasan sektor pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mencatat peningkatan signifikan, mulai dari indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah hingga capaian literasi dan numerasi.
Program prioritas seperti pemberian seragam gratis bagi siswa juga menunjukkan capaian output 100 persen, meskipun realisasi anggaran hanya sekitar 62 persen karena efisiensi dan proses verifikasi data yang ketat.
Anggota DPRD, Ilyas Aditiawan, mendorong agar pemerintah lebih memperkuat basis data pendidikan, khususnya terkait angka partisipasi sekolah dan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Ia menilai, data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk mendorong masyarakat hingga jenjang pendidikan tinggi.
Sementara itu, perhatian terhadap tata kelola anggaran juga menjadi bagian penting dalam evaluasi LKPJ. Dalam pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), anggota DPRD, Eko Purwanto, menyoroti adanya ketidaksinkronan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan TPP sebesar 10 persen.
DPRD mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana tersebut, apakah telah dikembalikan ke kas daerah atau dimanfaatkan kembali dalam skema lain.
Pihak eksekutif menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan TPP merupakan dampak dari penurunan pendapatan daerah, namun DPRD tetap meminta transparansi dan sinkronisasi kebijakan di seluruh OPD.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD, Ridhotus Solihin, menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan yang lebih strategis dalam pembangunan.
Ia menilai kebudayaan seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai sektor pelengkap atau pariwisata, tetapi sebagai instrumen pendidikan yang mampu membentuk kesadaran dan karakter masyarakat.
Pembahasan LKPJ ini juga membuka ruang evaluasi struktural, termasuk usulan pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan agar masing-masing sektor dapat dikelola lebih fokus dan optimal.
Anggota DPRD lainnya, Muchlas Kurniawan, menyebut pembahasan ini masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan dengan pendalaman serta klarifikasi pada pertemuan berikutnya.
“Ini bagian dari evaluasi menyeluruh. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki untuk arah kebijakan 2026,” ujarnya.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk tidak sekadar mengejar capaian administratif, tetapi memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan capaian yang sudah kuat di tahun 2025, tantangan ke depan bukan lagi soal angka, melainkan bagaimana menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kota Probolinggo.
About the Author
