Sgb.news.id – PROBOLINGGO,— Renovasi Alun-Alun Kota Probolinggo yang menelan anggaran miliar kembali menuai sorotan publik. Baru diresmikan dan dibuka kembali untuk masyarakat, kawasan ruang terbuka hijau kebanggaan kota itu justru berubah menjadi “wisata air” setiap kali hujan turun.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pada Minggu sore, 11 Januari 2026, genangan air dilaporkan merendam sejumlah titik di sekitar alun-alun. Berdasarkan pantauan warga dan dokumentasi yang beredar luas di media sosial, ketinggian air di beberapa lokasi mencapai lutut orang dewasa. Area utara alun-alun, tepatnya di sekitar depan Stasiun Kereta Api, serta sisi timur di kawasan depan Perpustakaan Probolinggo disebut menjadi titik terparah.
Unggahan masyarakat di berbagai platform media sosial menunjukkan kondisi jalan dan pedestrian yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Air menggenang, arus lalu lintas melambat, dan aktivitas warga terganggu. Salah satu unggahan warga menyebutkan bahwa kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi, terutama setiap musim hujan.
“Kalau hujan seperti sekarang, biasanya utara alun-alun selalu banjir, depan stasiun. Timur alun-alun juga lebih parah, depan perpustakaan,” tulis seorang warga dalam unggahannya yang kini telah dibagikan ratusan kali.
Fenomena ini memantik kekecewaan publik. Pasalnya, proyek revitalisasi alun-alun yang didanai dari uang rakyat diharapkan mampu memperbaiki kualitas ruang publik, termasuk persoalan klasik perkotaan seperti drainase dan pengendalian genangan. Namun yang terlihat di lapangan justru sebaliknya: alun-alun yang baru direnovasi kembali menunjukkan kerentanan yang sama, bahkan terkesan lebih cepat tergenang.
Sejumlah warga menilai proyek tersebut belum menjawab kebutuhan dasar tata kota. “Kalau hujan sedikit saja sudah seperti kolam. Ini alun-alun baru, bukan kawasan lama yang infrastrukturnya sudah uzur,” ujar seorang pengunjung yang enggan disebut namanya.
Kritik yang mengemuka tidak hanya soal estetika, tetapi menyentuh aspek perencanaan dan kualitas pekerjaan. Masyarakat mempertanyakan apakah sistem drainase telah dirancang berbasis analisis hidrologi yang memadai, apakah elevasi kawasan sudah disesuaikan, serta apakah pengawasan proyek berjalan optimal.
Di tengah derasnya respons publik, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif dari Pemerintah Kota Probolinggo terkait penyebab genangan dan langkah teknis yang akan diambil. Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat spekulasi dan kekecewaan di ruang publik.
Secara objektif, genangan di kawasan pusat kota bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan, kelancaran mobilitas, dan citra tata kelola perkotaan. Alun-alun merupakan etalase kota. Ketika ruang publik utama berubah fungsi menjadi kolam dadakan, yang dipertaruhkan bukan hanya keindahan, tetapi juga kredibilitas perencanaan pembangunan.
Pengamat tata kota menilai, persoalan banjir di kawasan proyek baru umumnya mengindikasikan adanya problem pada tahap perencanaan atau pelaksanaan. Bisa berupa kapasitas saluran yang tidak memadai, kesalahan kontur, hingga penutupan daerah resapan yang tidak diimbangi dengan sistem drainase buatan yang efektif.
Kondisi ini mendorong tuntutan agar pemerintah tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan segera melakukan audit teknis terbuka terhadap proyek alun-alun. Evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan apakah pembangunan telah sesuai spesifikasi, serta siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan kelalaian.
Masyarakat juga berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata, mulai dari normalisasi saluran, perbaikan kontur, hingga rekayasa ulang sistem drainase jika diperlukan. Bagi publik, solusi darurat tanpa pembenahan struktural hanya akan memindahkan masalah ke musim hujan berikutnya.
Gelombang unggahan warga di media sosial pada dasarnya adalah alarm sosial. Ia menunjukkan bahwa masyarakat memantau, menilai, dan tidak lagi pasif terhadap penggunaan anggaran publik. Kritik yang muncul bukan untuk menjatuhkan, melainkan menuntut fungsi negara dijalankan secara konkret: memastikan setiap rupiah belanja daerah benar-benar berbuah pada keselamatan dan kenyamanan warga.
Kini bola ada di tangan pemerintah. Transparansi, kecepatan respon, dan keberanian melakukan koreksi akan menjadi ukuran apakah proyek Rp4 miliar itu sekadar menghasilkan ruang publik yang indah saat kemarau, atau benar-benar infrastruktur kota yang tangguh sepanjang musim.
tim-Sgb.news.id
About the Author
