Lumajang – SGB-News.id – Sejak dilantik pada Februari 2025, pasangan kepala daerah Kabupaten Lumajang bergerak dengan pola kerja yang terukur: benahi fondasi, jaga stabilitas, dan dorong ekonomi rakyat. Pelantikan yang digelar serentak di Istana Merdeka menjadi titik awal periode 2025–2030 bagi Indah Amperawati sebagai Bupati Lumajang dan Yudha Aji Kusuma sebagai Wakil Bupati Lumajang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sejak hari pertama, keduanya menyampaikan arah kebijakan yang tidak muluk: fokus pada infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi mikro. Bukan janji besar tanpa pijakan, melainkan kerja administratif yang konsisten.
Konsolidasi Awal: Menata APBD dan Prioritas
Langkah pertama yang terlihat adalah penataan ulang prioritas anggaran. Perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat proyek yang langsung menyentuh kebutuhan warga: jalan produksi, jembatan penghubung, dan layanan dasar.
Dukungan legislatif menguatkan langkah ini. Sejumlah pemberitaan media lokal dan nasional mencatat komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat akselerasi pembangunan melalui pergeseran anggaran yang lebih tepat sasaran.
Arah kebijakan jelas: infrastruktur bukan pajangan, tetapi penggerak ekonomi.
Infrastruktur: Jalan Produksi Jadi Prioritas
Lumajang memiliki karakter geografis yang menantang. Wilayah pegunungan, rawan bencana, dan jarak distribusi hasil pertanian yang tidak pendek membuat akses jalan menjadi kebutuhan utama.
Sejak awal masa jabatan, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan produksi dan konektivitas antar kecamatan. Beberapa proyek jembatan dan perbaikan akses pertanian dipercepat agar hasil panen tidak terhambat distribusi.
Revitalisasi ruang publik seperti Alun-Alun Lumajang juga masuk agenda. Bukan sekadar estetika kota, tetapi strategi menghidupkan ekonomi kecil di sekitar pusat kota.
Ketahanan Pangan: Stabilkan Harga, Lindungi Daya Beli
Salah satu program yang paling terasa dampaknya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di sejumlah kecamatan dengan menyediakan beras, minyak, gula, telur, dan kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasar.
Langkah ini menjadi respons terhadap fluktuasi harga pangan nasional. Pemerintah daerah berupaya menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus inflasi.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendorong pembentukan kawasan sentra cabai. Strateginya sederhana tapi efektif: jaga pasokan, stabilkan harga, dan lindungi petani dari anjloknya nilai jual saat panen raya.
Kebijakan ini dilaporkan sejumlah portal berita sebagai langkah konkret penguatan sektor pertanian lokal.
Dana Dusun: Pembangunan dari Akar Rumput
Program Dana Dusun menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan. Dengan alokasi puluhan juta rupiah per dusun, pemerintah ingin memberi ruang manuver pembangunan di tingkat paling bawah.
Skema ini mendorong pembangunan berbasis kebutuhan warga: perbaikan jalan kecil, sarana umum, hingga pemberdayaan ekonomi komunitas.
Pendekatannya bottom-up. Desa bukan objek pembangunan, tetapi subjek.
UMKM dan Digitalisasi Usaha
Pemerintah daerah juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Penyederhanaan perizinan, pelatihan digital marketing, hingga akses pasar diperluas.
Langkah ini penting karena struktur ekonomi Lumajang masih didominasi sektor mikro dan pertanian. Tanpa penguatan UMKM, pertumbuhan ekonomi akan stagnan di angka statistik tanpa daya ungkit nyata.
Generasi Muda dan Investasi Sosial
Wakil Bupati aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan, olahraga, dan kewirausahaan. Turnamen lokal, pelatihan kreatif, dan forum diskusi pemuda digelar sebagai ruang partisipasi generasi muda.
Investasi sosial ini mungkin tidak terlihat seperti proyek fisik, tetapi dampaknya jangka panjang. Lumajang tidak hanya butuh jalan bagus, tetapi juga SDM yang tangguh.
Tata Kelola dan Komitmen Transparansi
Sejumlah pemberitaan menyoroti komitmen pasangan ini terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Penguatan pengawasan anggaran dan percepatan pelaksanaan program menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi.
Meski tantangan masih ada mulai dari efektivitas realisasi hingga pengawasan lapangan arah kebijakan menunjukkan upaya menjaga akuntabilitas publik.
Tantangan Nyata: Bencana dan Kemiskinan Struktural
Lumajang adalah wilayah rawan bencana. Mitigasi dan pemulihan pasca-bencana tetap menjadi pekerjaan rumah jangka panjang.
Kemiskinan struktural dan pengangguran muda juga menjadi fokus yang belum selesai. Program berjalan, tetapi hasilnya membutuhkan konsistensi bertahun-tahun.
Tidak ada pembangunan instan. Yang ada adalah kerja bertahap.
Dalam satu tahun lebih masa kepemimpinan, arah pembangunan mulai terlihat. Jalan produksi diperbaiki. Harga pangan dijaga. Dana dusun digulirkan. UMKM didorong naik kelas. Ruang publik dibenahi.
Apakah semua sudah sempurna? Tentu belum. Tetapi fondasi sudah diletakkan.
Lumajang tidak sedang mengejar sensasi. Ia sedang membangun dasar.
Dan dalam politik daerah, dasar yang kuat jauh lebih penting daripada seremoni panjang.
Sumber: Portal resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang
Catatan Redaksi 2025
About the Author
