PROBOLINGGO | SagB-News.id – Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan masa khidmat 2025–2030 dalam agenda yang dirangkai dengan ta’aruf dan rapat kerja, Sabtu (15/2) di Aula MAN 2 Probolinggo. Momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi konsolidasi arah gerak organisasi lima tahun ke depan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kegiatan dihadiri Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, jajaran Forkopimda, pengurus MUI Provinsi Jawa Timur, serta ratusan undangan. Nuansanya jelas: penguatan peran ulama dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.
Ketua Panitia Ahmad Hudri menegaskan, Musda sebelumnya tidak hanya memilih pengurus, tetapi juga merumuskan arah kebijakan strategis. Rapat kerja kali ini menjadi forum menerjemahkan visi tersebut ke dalam program konkret lima tahun mendatang.
Jumlah pengurus periode ini mencapai 168 orang, meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya. Penambahan ini disebut sebagai konsekuensi atas besarnya tanggung jawab yang diemban. Pemerintah Kota Probolinggo juga mengalokasikan hibah sebesar Rp 278 juta untuk mendukung operasional dan penguatan kelembagaan MUI.
Ketua MUI Kota Probolinggo, Muhammad Sulthon, menegaskan bahwa pengukuhan bukan titik akhir, melainkan awal kerja nyata.
“Banyak organisasi setelah dikukuhkan kemudian pasif. Kami berharap tidak demikian. Apalagi menjelang Ramadan, ini momentum start yang baik untuk menunjukkan kinerja,” tegasnya.
Salah satu catatan progresif dalam kepengurusan 2025–2030 adalah penguatan peran perempuan. Sebanyak 20 perempuan tergabung dalam Komisi Perempuan. Langkah ini dinilai strategis untuk merespons isu keluarga, pendidikan anak, serta ketahanan moral masyarakat.
Sulthon juga menekankan prinsip independensi MUI sebagai lembaga keulamaan yang berdiri di atas nilai syariat dan kepentingan umat, tanpa terkooptasi kepentingan politik.
Sementara itu, Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur, M. Hasan Ubaidilah, mendorong penguatan kelembagaan, termasuk kebutuhan kantor permanen sebagai simbol eksistensi dan kemandirian organisasi.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Aminuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah membangun tata kelola yang inklusif dan kolaboratif.
“Hubungan ulama dan umara’ harus terus dijaga. Pemerintah Kota Probolinggo terbuka bagi semua. Sinergi dengan MUI penting untuk menjaga stabilitas sosial dan membangun karakter masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan dukungan hibah daerah tetap berlanjut sesuai kemampuan fiskal. Bahkan, ia mendorong MUI untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Ke depan tidak cukup hanya responsif, kita harus real time. Pemerintah kota sudah menggunakan dashboard digital untuk memonitor program dan anggaran. Saya berharap MUI juga bisa mengembangkan sistem serupa agar respons terhadap persoalan umat lebih cepat dan terukur,” jelasnya.
Pengukuhan ini menjadi penanda bahwa pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga penguatan nilai, moral, dan ketahanan sosial. Kolaborasi inklusif antara pemerintah dan ulama menjadi fondasi penting menjaga harmoni sekaligus mendorong kemajuan Kota Probolinggo ke depan.
Redaksi
About the Author
