Probolinggo, – Sgb.news.id
Sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) penerima kendaraan roda tiga di Kota Probolinggo risau. Hal itu disebabkan 29 Ketua RW penerima awal Program Prioritas Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin 1 RW 1 Tossa tak kunjung menerima Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Akibatnya sejumlah ketua RW penerima hadiah memilih memarkir kendaraan roda tiga tersebut, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan.
“BPKBnya ndak ada, kami khawatir nanti saat dipergunakan dicegat deptkolektor. Takutnya ini belum lunas, kami takut ada apa-apa,” ucap salah seorang Ketua RW penerima hadiah kendaraan roda tiga, Jumat (21/11/2025).
Sejumlah Ketua RW mengaku telah menanyakan BPKB kendaraan yang dibagian secara simbolis dalam puncak kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 10 Juni 2025 di Taman Maramis Kota Probolinggo kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Namun, pihak DLH sendiri hanya menyatakan ada BPKB-nya tanpa menunjukkan bukti fisik kepada penerima. “Proses pembagiannya memang lama. Dari pembagian secara simbolis sampai kendaraan itu tiba memakan waktu berminggu-minggu. Ndak tau apa kendalanya,” ujarnya.
Menurutnya ditundanya penyerahan BPKB kendaraan oleh pihak DLH disebabkan kekhawatiran dijualnya kendaraan roda 3 tersebut oleh para ketua RW. Hingga Senin 17 November pihak DLH mengumpulkan ke 29 penerima hadiah Tossa untuk menanda tangani pakta integritas yang telah disiapkan. “Itu rencana dikumpulkan 7 Oktober, tapi batal. Untuk pakta integritasnya isinya tidak boleh dijual dan lain-lain. Saya pikir setelah itu langsung dibagikan, eh ternyata sampai saat ini tidak ada,” ungkapnya.
Jika hingga akhir bulan ini BPKB kendaraan itu tidak jelas keberadaannya, dirinya bersama sejumlah ketua RW yang mendapatkan hadiah akan mengembalikan kendaraan tersebut ke kantor Wali Kota Probolinggo. Sebab setiap hari dirinya dihantui rasa takut dan cemas atas hadiah yang diterimanya. “Kalau misalnya itu hilang dicuri, apa bisa kita melaporkan ke pihak kepolisian kalau tidak ada BPKB-nya,” tandasnya.
Dia berharap keluhan ini juga menjadi perhatian Wali Kota dr Amin. “Jangan hanya penyerahannya saja diekspose besar-besaran, setelah itu apa yang terjadi pak Wali ndak perduli,” pungkasnya.
Tidak dibagikannya BPKB kendaraan mendapat perhatian dari Ketua Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional (Paskal) Sulaiman. Menurutnya alasan pihak DLH kepada para penerima hadiah sangatlah tidak masuk akal. Apalagi mereka telah menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan oleh pihak Pemerintah Kota.
Sulaiman berencana akan mendatangi kantor DLH guna menanyakan permasalahan ini. Agar para penerima tenang menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan lingkungannya. “Mungkin Senin kami akan ke DLH. Kami akan tanyakan kenapa kok sampai sekarang BPKB-nya belum diberikan,” tutur Sulaiman.
Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
tim-Sgb.news.id
About the Author
