Foto : Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani, S.Sos., M.M.
SGB-News.id°PROBOLINGGO — Momentum launching perayaan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo atau HARJAKAPRO 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Gerai Kemudahan Layanan Pajak Daerah yang digelar di Alun-Alun Kraksaan, Jumat 17 April 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ini tidak sekadar menjadi pelengkap seremoni, tetapi dirancang sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Di tengah suasana perayaan, stan pelayanan pajak justru menjadi titik interaksi antara warga dan pemerintah.
Sejak dibuka, gerai BPPKAD terlihat aktif melayani masyarakat yang datang silih berganti. Tidak hanya aparatur sipil negara, masyarakat umum juga turut memanfaatkan layanan yang tersedia. Pendekatan ini menjadi strategi efektif untuk menjangkau wajib pajak yang selama ini mungkin enggan atau belum sempat mengakses layanan di kantor resmi.
Dalam pelaksanaannya, BPPKAD menyediakan berbagai layanan utama, mulai dari konsultasi pajak daerah, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak. Tim dari Bidang Pendapatan diterjunkan langsung untuk memberikan penjelasan dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi wajib pajak di lapangan.
Interaksi yang terbangun di lokasi menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat. Pajak tidak lagi dilihat sebagai kewajiban yang memberatkan, tetapi mulai dipahami sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari antusiasme warga yang aktif bertanya dan berkonsultasi terkait kewajiban perpajakan mereka.
Berdasarkan data pelaksanaan, tercatat sebanyak enam transaksi pembayaran pajak berhasil dilakukan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sekitar 15 wajib pajak melakukan kunjungan untuk berkonsultasi maupun memperoleh informasi terkait layanan perpajakan daerah.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rangkaian HARJAKAPRO menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah.
Menurutnya, perayaan hari jadi daerah tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Sebagai bentuk apresiasi, BPPKAD juga memberikan suvenir dan paket sembako kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan persuasif yang mulai diterapkan dalam pengelolaan pajak daerah. Alih-alih mengedepankan penegakan yang kaku, pemerintah mencoba membangun kesadaran melalui pelayanan yang ramah dan penghargaan terhadap kepatuhan.
Kehadiran gerai layanan pajak dalam momentum HARJAKAPRO juga mencerminkan arah baru pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah tidak lagi menunggu masyarakat datang, tetapi aktif hadir di tengah keramaian, memanfaatkan momentum, dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas.
Namun demikian, efektivitas program seperti ini tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Jika hanya muncul saat event besar, dampaknya akan terbatas. Sebaliknya, jika dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh lebih banyak wilayah, potensi peningkatan pendapatan daerah akan jauh lebih signifikan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengirim pesan sederhana tapi penting: pelayanan publik tidak boleh rumit. Ketika akses dipermudah dan masyarakat dilibatkan, maka kesadaran untuk taat pajak akan tumbuh dengan sendirinya.
HARJAKAPRO 2026 pun tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih dekat, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan nyata.
SL/FR
About the Author
