SGB-News.id°PROBOLINGGO — Narasi “pesta rakyat” dalam peringatan Hari Jadi ke-280 di Kabupaten Probolinggo semakin terdengar ironis. Di balik gemerlap acara, suara pengunjung dan pedagang justru mengungkap realitas yang jauh dari kata merakyat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan harga jajanan yang dinilai tidak masuk akal. Salah satu pengunjung yang datang bersama anaknya mengaku enggan kembali menghadiri kegiatan serupa.
“Cukup sekali saja. Jajanannya mahal semua,” ujarnya singkat, dengan nada kecewa.
Keluhan ini bukan tanpa sebab. Harga makanan dan minuman di lokasi acara melonjak jauh di atas harga normal. Alih-alih menjadi ruang rekreasi keluarga, kegiatan ini justru terasa seperti pasar dengan tarif premium.
Namun, di sisi lain, pedagang juga bukan tanpa alasan. Mereka mengaku terpaksa menaikkan harga demi menutup biaya sewa lapak yang tinggi.
“Kalau tidak jual mahal, tidak nutup untuk bayar sewa,” ungkap salah satu pedagang.
Pernyataan ini membuka lapisan persoalan yang lebih dalam. Tingginya biaya sewa lapak secara langsung mendorong pedagang menaikkan harga, dan pada akhirnya beban tersebut dilimpahkan ke pengunjung.
Rantai ini menunjukkan satu hal yang jelas: yang ditekan bukan hanya pedagang, tapi juga masyarakat sebagai konsumen.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Jika acara tersebut diklaim sebagai pesta rakyat, mengapa justru rakyat kecil yang harus membayar mahal untuk sekadar menikmati suasana?
Lebih jauh, skema ini memperlihatkan pola yang patut dicurigai. Pedagang dibebani biaya tinggi, lalu dipaksa bermain di harga jual, sementara publik menjadi korban terakhir dalam rantai distribusi “biaya tersembunyi”.
Di titik ini, istilah pesta rakyat mulai terasa seperti slogan kosong.
Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran kegiatan, tetapi juga pada tata kelola yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Transparansi penggunaan dana, termasuk aliran dari sewa lapak, menjadi isu yang semakin menguat.
Jika dibiarkan, pola semacam ini bukan hanya merusak esensi kegiatan publik, tetapi juga mempertegas jarak antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya dilayani.
Pesta rakyat seharusnya menghadirkan kebahagiaan, bukan justru menciptakan beban baru. Jika pengunjung kapok datang dan pedagang terpaksa “memeras harga”, maka ada yang keliru sejak dari perencanaan.
Dan biasanya, kalau dari awal sudah keliru, ujungnya bukan sekadar kritik tapi bisa berujung pada konsekuensi hukum.
Tim-Redaksi
About the Author
