SGB-News.id°PROBOLINGGO – Dierel, anggota Aliansi Madura Indonesia, kembali menegaskan pentingnya menjaga marwah pers sebagai pilar kontrol sosial yang kritis dan independen. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum diskusi terbuka bersama pegiat media dan masyarakat, yang menyoroti arah pemberitaan di tengah derasnya arus informasi digital.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam pernyataannya, Dierel menilai bahwa pers tidak boleh kehilangan jati diri sebagai pengawas kekuasaan. Ia menekankan bahwa pers sejatinya lahir dari keberanian berpikir kritis, bukan dari kepentingan untuk menyenangkan pihak tertentu.
“Pers itu lahir dari jiwa kritis. Kalau hanya jadi corong pujian, itu bukan pers, tapi propaganda,” tegas Dierel di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi pers. Sejumlah media dinilai lebih condong pada pemberitaan yang bersifat aman dan seremonial, sementara fungsi kontrol terhadap kebijakan publik justru melemah.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menghilangkan keseimbangan dalam sistem demokrasi. Tanpa kritik dari pers, kebijakan publik berisiko berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
“Kalau pers tidak lagi kritis, maka kontrol terhadap kekuasaan akan hilang. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dierel juga menekankan pentingnya profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia menyebut bahwa wartawan bukan sekadar identitas, melainkan profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kebenaran informasi.
“Harus ada verifikasi, konfirmasi, dan keberanian menyampaikan fakta. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditinggalkan,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Pimpinan Redaksi SGB-NEWS, Ferdian, turut memberikan pandangan terkait kondisi media saat ini. Ia menegaskan bahwa media harus menjaga independensi dan tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan.
Menurut Ferdian, tantangan terbesar media saat ini bukan hanya soal kecepatan informasi, tetapi juga menjaga integritas di tengah berbagai tekanan, baik dari sisi ekonomi maupun politik.
“Media itu bukan alat kepentingan. Kalau media sudah dipakai untuk melayani kekuasaan, maka fungsi jurnalistiknya hilang,” ujar Ferdian.
Ia juga menyoroti maraknya praktik pemberitaan yang lebih mengedepankan pencitraan dibandingkan substansi. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor menurunnya kepercayaan publik terhadap media.
“Kepercayaan publik itu mahal. Sekali hilang, sulit dikembalikan. Maka satu-satunya cara adalah konsisten menyajikan fakta, bukan opini yang dibungkus kepentingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferdian menambahkan bahwa media harus berani mengambil posisi yang jelas, yaitu berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik. Ia menolak anggapan bahwa media harus selalu netral tanpa sikap.
“Netral itu bukan berarti diam. Netral itu berdiri di atas fakta. Kalau ada yang salah, harus dikritik. Itu justru bentuk tanggung jawab,” katanya.
Baik Dierel maupun Ferdian sepakat bahwa kondisi pers saat ini membutuhkan refleksi bersama. Mereka mengajak seluruh insan pers untuk kembali pada prinsip dasar jurnalistik yang menjunjung tinggi independensi, akurasi, dan keberimbangan.
Selain itu, keduanya juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyaring informasi. Di tengah maraknya konten digital, publik diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak melalui proses jurnalistik yang benar.
“Publik juga harus cerdas. Jangan semua yang terlihat seperti berita langsung dipercaya,” ujar Dierel.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa peran pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dalam kehidupan demokrasi. Pers yang kuat adalah pers yang berani, kritis, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan.
Dengan penegasan tersebut, diharapkan insan pers dapat terus menjaga integritas profesinya, serta mengembalikan kepercayaan publik melalui karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Shinta
About the Author
