SGB-NEWS°PROBOLINGGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat reformasi regulasi anggaran daerah demi meningkatkan kesejahteraan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Melalui fungsi pengawasannya, legislatif mendorong agar alokasi dana hibah daerah dikelola secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kantong para pendidik. 04 Juni 2025.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam audiensi yang digelar di Kantor DPRD Kota Probolinggo, terungkap bahwa total dana hibah untuk Biaya Operasional PAUD Daerah (BOPD) pada tahun 2025 berada di angka Rp5.688.998.420. Namun, berkaca pada kendala teknis penyerapan anggaran, DPRD bersama eksekutif menyepakati langkah progresif untuk melakukan lompatan kebijakan pada penyusunan anggaran tahun 2027.
DPRD mendukung penuh rencana pengalihan plotting anggaran yang semula melekat di Bidang PAUD ke Bidang Ketenagakerjaan untuk tahun 2027. Langkah pengalihan ini dikawal legislatif sebagai solusi hukum agar dana tersebut dapat dicairkan secara konkret dalam bentuk jasa sunatan (honorarium), sehingga tidak lagi terbentur oleh batasan regulasi bantuan operasional lembaga.
Pimpinan rapat dari DPRD Kota Probolinggo menegaskan bahwa perubahan regulasi ini harus disikapi dengan cepat dan responsif oleh dinas terkait serta Bagian Hukum. Pihak dewan meminta agar komunikasi dengan Inspektorat segera dituntaskan agar tidak ada keraguan hukum dalam pelaksanaannya nanti.
“Kita semua sudah tahu dan sepakat bahwa arah anggaran ini sepenuhnya untuk honorarium (jasa sunatan) para guru. Jadi, regulasi yang sedang disusun tidak boleh menjadi kendala yang memperlambat. Jika ada hambatan di Bagian Hukum, segera komunikasikan dan selesaikan,” tegas pimpinan rapat di hadapan jajaran eksekutif dan peserta forum.
Melalui pengawalan intensif dari DPRD Kota Probolinggo ini, diharapkan hambatan birokrasi dapat dipangkas sehingga pada tahun 2027, para guru PAUD di Kota Probolinggo bisa menerima hak honorarium mereka secara penuh, aman, dan legal. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran wakil rakyat dalam memperjuangkan nasib para pahlawan anak usia dini di daerahnya.
Sinta