SGB°PROBOLINGGO, – Di tengah sorotan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo justru mencatat capaian membanggakan. BPPKAD berhasil meraih Juara 2 dalam ajang PBJ SAE Award 2026 yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (11/5/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa daerah tidak hanya dituntut cepat dalam penyerapan anggaran, tetapi juga wajib mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang profesional.
Ajang PBJ SAE Award 2026 sendiri merupakan bentuk evaluasi sekaligus apresiasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai mampu menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa secara baik dan sesuai regulasi.
Dalam penilaian tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo berhasil menempati posisi pertama. Sementara BPPKAD sukses mengamankan posisi kedua dan disusul DP3AP2KB di posisi ketiga.
Tak sekadar seremoni penghargaan, kegiatan itu juga menjadi gambaran bahwa pola pengadaan pemerintah kini mulai bergerak menuju sistem yang lebih modern dan terukur. Pemerintah daerah bahkan mencatat kenaikan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari 76,45 persen menjadi 84,94 persen.
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK sektor pengadaan juga meningkat menjadi 95,8 persen. Sedangkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pada dimensi pengelolaan pengadaan barang/jasa melonjak hingga 88,54 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi sektor yang rawan penyimpangan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjaga integritas serta menghindari praktik yang dapat merugikan keuangan negara.
Raihan penghargaan tersebut menjadi sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah kini tidak lagi hanya soal administrasi di atas meja. Publik mulai menilai sejauh mana anggaran benar-benar dikelola secara terbuka, tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Di tengah derasnya kritik terhadap birokrasi, capaian BPPKAD Kabupaten Probolinggo menjadi contoh bahwa tata kelola yang baik tetap bisa melahirkan prestasi. Karena pada akhirnya, penghargaan hanyalah awal. Ujian sesungguhnya adalah menjaga kepercayaan publik agar tidak ikut hilang bersama tumpukan dokumen anggaran.
F/S
About the Author
