PROBOLINGGO, SGB-NEWS.id – Jika ada penghargaan untuk bangunan paling sepi namun paling rajin menyedot anggaran, mungkin Gerbang Wisata Sukapura (GWS) layak masuk nominasi.
Bangunan megah yang berdiri di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo itu awalnya digadang-gadang menjadi rest area strategis sekaligus pusat perputaran ekonomi UMKM menuju kawasan wisata Bromo. Namun yang terlihat hari ini justru pemandangan berbeda.
Deretan kios tampak lengang, aktivitas perdagangan nyaris tak terlihat, dan halaman luas lebih sering dihuni kesunyian daripada pengunjung. Tak sedikit warga yang mulai menyebut lokasi tersebut sebagai “wisata gaib” karena bangunannya ada, tetapi aktivitas ekonominya seolah menghilang.
Ironisnya, di tengah kondisi yang minim aktivitas tersebut, anggaran pemerintah justru tetap mengalir deras.
Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket dengan kode RUP 66920725 menunjukkan adanya alokasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pengelolaan Gerbang Wisata Sukapura.
Paket tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp476.065.520, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp442.949.929 untuk membiayai 14 tenaga kebersihan selama delapan bulan menggunakan dana APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
Besarnya anggaran ini memunculkan pertanyaan publik yang sederhana namun penting: apa yang sebenarnya dibersihkan jika aktivitas kawasan nyaris tidak terlihat?
Sebab hingga kini masyarakat belum mendapatkan gambaran utuh mengenai kontribusi fasilitas tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat okupansi kios, jumlah pengunjung, maupun dampak ekonomi yang dihasilkan sejak fasilitas itu berdiri.
Alih-alih menjadi pusat ekonomi baru, GWS justru terlihat seperti bangunan megah yang masih mencari alasan untuk tetap hidup.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, saat dikonfirmasi hanya meminta waktu untuk memberikan penjelasan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi yang disampaikan kepada media.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar besaran anggaran kebersihan, melainkan efektivitas pembangunan yang sejak awal perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Situasi di Gerbang Wisata Sukapura ini adalah potret nyata dugaan buruknya perencanaan pembangunan daerah. Kita tidak bisa hanya melihat angka di atas kertas, tetapi harus melihat kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana manfaat yang dihasilkan dari bangunan yang dibangun menggunakan uang rakyat tersebut.
“Jangan sampai bangunannya megah, laporannya indah, tetapi manfaatnya tidak pernah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Kini publik menunggu jawaban pemerintah daerah. Sebab yang dipertanyakan bukan hanya soal sapu, pel, atau petugas kebersihan.
Yang lebih besar adalah pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan APBD: apakah Gerbang Wisata Sukapura benar-benar menjadi gerbang ekonomi, atau justru gerbang baru bagi pemborosan anggaran?
Fer/Sol
About the Author
