SGB-NEWS.ID|LUMAJANG — Terpilihnya kembali Kak Sudi sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lumajang periode 2026–2031 yang gelar di Hotel Aby Jalan Jl. Soekarno Hatta, Selokbesuki, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang, Minggu (19/4/2026) yang telah tayang sebelumnya dengan judul “Muscab ke-10 DPC PPP Lumajang, Retorika Transformasi Atau Ujian Konsistensi?,” mendapat tanggapan dari pemerhati politik Lumajang, Satori direktur 32 institute.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ia menilai, mekanisme melalui aklamasi soliditas internal PPP yang ditunjukkan dalam Muscab kemarin menjadi modal, namun belum cukup untuk menjawab tantangan politik ke depan.
Menurut Satori, aklamasi memang mencerminkan kekompakan kader, tetapi berpotensi mengurangi ruang kompetisi ide dan pembaruan strategi. “Kalau hanya solid tanpa inovasi, partai akan sulit berkembang. Apalagi menjelang 2029, dinamika politik lokal semakin kompetitif,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia juga menyoroti sosok Kak tuan panggilan karibnya yang dinilai berbeda dari tipikal politisi pada umumnya. Gayanya yang tenang, sederhana dan tidak banyak bicara, membawa PPP memperoleh 7 kursi di parlemen.
Kak tuan dianggap memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, Satori mengingatkan bahwa kekuatan personal harus diimbangi dengan kapasitas membangun sistem partai yang kuat.
“Politik itu bukan hanya soal figur. Kalau tidak dibangun menjadi kekuatan institusional, maka partai akan bergantung pada satu orang saja, dan itu berisiko,” tandasnya.
Lebih lanjut, Satori mengkritisi kecenderungan partai politik yang terlalu fokus pada aspek elektoral. Ia berharap PPP Lumajang kedepan tidak terjebak pada rutinitas lima tahunan, melainkan mampu bertransformasi menjadi penggerak perubahan di daerah.
PPP harus berani mengambil posisi. Jangan hanya hadir saat pemilu, tapi juga aktif mengawal kebijakan publik. Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, PPP harus berani bersuara, bahkan ribut jika perlu,” katanya.
Dalam analisisnya, Satori merujuk pada peran ideal partai politik dalam pembangunan daerah, yakni sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pengontrol kebijakan pemerintah, sekaligus agen kaderisasi kepemimpinan. Tanpa menjalankan fungsi tersebut secara optimal, partai dinilai akan kehilangan relevansi di mata publik.
Ia menambahkan, menuju 2029, PPP Lumajang perlu memperjelas diferensiasi politiknya agar tidak tenggelam di tengah persaingan partai lain. ” Pemilih sekarang semakin rasional dan Kritis. Mereka butuh alasan konkret untuk memilih, bukan sekadar janji dan loyalitas lama,” ujarnya.
Sebagai penutup, Satori menegaskan bahwa aklamasi KAK Sudi harus menjadi titik awal pembenahan, bukan sekadar formalitas organisasi. “Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk transformasi, maka PPP Lumajang berpotensi stagnan. Tapi kalau berani berubah, ini bisa jadi kebangkitan PPP Lumajang ,”pungkasnya.
About the Author
