Sgb.news.id – Probolinggo,
Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Probolinggo Raya mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo. Desakan tersebut muncul pasca sejumlah insiden yang terjadi di Pelabuhan DABN Probolinggo.
“Pencopotan ini harus segera dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi pelabuhan yang saat ini kami nilai tidak lagi kondusif dari sisi keamanan pelayaran,” kata Ketua GMPK, Sholehudin, Selasa (27/02/2026).
Menurut Sholeh, insiden Tongkang Patah pada akhir Desember 2025 seharusnya dapat dihindarkan. Jika fungsi pengawasan kegiatan bongkar muat oleh pihak otoritas pelabuhan benar-benar dilakukan. “Dari investigasi yang kami lakukan, kami mensinyalir adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam kegiatan bongkar muat itu,” tuturnya.
GMPK menilai KSOP tidak melakukan pengendalian lapangan secara optimal dan terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Sehingga Perusahaan Bongkar Muat (PBM) bekerja semaunya, hingga mengabaikan stabilitas kapal demi mengejar kecepatan operasional.
“Jika regulator di lapangan tidak berani bersikap tegas atau bahkan abai terhadap pelanggaran prosedur, maka risiko bencana pelayaran tinggal menunggu waktu. Inilah alasan mengapa audit menyeluruh dan pergantian kepemimpinan di KSOP menjadi harga mati,” jelasnya.
Selain itu, pria yang kerap disapa Sholeh berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan tata kelola di Pelabuhan Probolinggo. Agar tidak lagi menjadi wilayah near-disaster yang menghantui keselamatan pekerja dan awak kapal.
Sementara itu, Hendra Humas KSOP Kelas IV Probolinggo mengatakan.
team- Sgb.news.id
About the Author
