SGB°PROBOLINGGO – Kebijakan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Satpol PP Kabupaten Probolinggo menuai kritik dari berbagai pihak. Nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 miliar untuk pembelian dua unit kendaraan double cabin dinilai terlalu besar dan tidak sejalan dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan data pengadaan pemerintah daerah, terdapat dua paket belanja kendaraan roda empat yang dianggarkan pada tahun 2026. Paket pertama berupa kendaraan operasional jenis Toyota Hilux 2.4 Diesel 4×4 M/T untuk sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan nilai anggaran Rp455.400.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Sementara paket kedua merupakan pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat doble gardan pada sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum. Paket tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp600 juta yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Jika diakumulasikan, total belanja kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Probolinggo mencapai Rp1.055.400.000.
Besarnya anggaran itu mendapat sorotan dari kalangan aktivis. Ahmad, perwakilan LSM PSSA Probolinggo, menilai pembelian kendaraan dengan spesifikasi 4×4 tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas untuk wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Ini terkesan berlebihan. Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kendaraan operasional mahal,” ujar Ahmad, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, kondisi geografis Probolinggo tidak memerlukan kendaraan double gardan dengan spesifikasi tinggi. Ia menilai kendaraan jenis 4×2 sudah cukup menunjang kebutuhan operasional Satpol PP sehari-hari.
“Wilayah Probolinggo bukan medan ekstrem. Bahkan untuk kawasan pegunungan seperti Pananjakan pun kendaraan biasa masih mampu menjangkau. Jadi publik wajar mempertanyakan urgensinya,” katanya.
Selain nilai pembelian yang besar, Ahmad juga menyoroti potensi biaya perawatan kendaraan double gardan yang dinilai lebih mahal dan berisiko membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Ia meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dibanding pengadaan kendaraan dinas bernilai fantastis.
“Jangan sampai APBD habis untuk fasilitas pejabat dan operasional mewah, sementara kebutuhan masyarakat bawah masih banyak yang belum tersentuh,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alami, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait alasan dan urgensi pengadaan kendaraan tersebut.
Tim-Redaksi
About the Author
