SGB-News.id°PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol terus membuka ruang kolaborasi dengan kalangan muda. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi peningkatan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan kota tahun 2026 yang digelar Kamis 23 April di Ruang Hayam Wuruk Bakesbangpol.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta dari kelompok Cipayung yang terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan seperti HMI GMNI PMII KAMMI GMKI IMM KMHDI PMKRI dan SEMMI. Forum dikemas dalam bentuk diskusi interaktif yang memberi ruang luas bagi peserta untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
Hadir sebagai narasumber utama Wali Kota Probolinggo Aminuddin yang berdialog langsung dengan peserta. Diskusi berlangsung dinamis dengan moderator dari unsur mahasiswa yang mampu menjaga alur pembahasan tetap hidup dan komunikatif.
Kegiatan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang memang dirancang sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan generasi muda. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi mengemuka mulai dari isu keamanan kota, pembangunan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu lebih terbuka dan responsif.
Para peserta tidak sekadar hadir sebagai pendengar. Mereka aktif mengajukan pertanyaan, bahkan mengkritisi sejumlah kebijakan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata. Suasana diskusi pun berkembang menjadi ruang dialektika yang sehat antara pemerintah dan elemen pemuda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak berjalan secara instan. Ia menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan melalui tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi.
“Semua ini ada prosedur dalam pelaksanaan pemerintahan mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang aktif mengawal arah kebijakan.
Melalui forum seperti ini, pemerintah berharap muncul sinergi yang lebih kuat antara pemangku kebijakan dan generasi muda. Bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang konsolidasi gagasan yang berdampak nyata bagi kemajuan Kota Probolinggo.
Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas. Tinggal bagaimana konsistensi dijaga. Sebab tanpa tindak lanjut, forum seperti ini hanya akan berakhir sebagai diskusi rutin tanpa perubahan berarti.
Namun jika dimanfaatkan dengan serius, kolaborasi antara pemerintah dan pemuda bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih inklusif, kritis, dan berkelanjutan.
Ferdi
About the Author
