SGB°PROBOLINGGO – Aliansi BEM Probolinggo Raya menggelar Dialog Kebangsaan dalam rangka refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Reformasi 21 Mei 1998. Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi gagasan mahasiswa untuk membahas kondisi demokrasi, pendidikan, hingga arah kebijakan nasional yang dinilai mulai mengalami kemunduran.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam forum tersebut, Koordinator Daerah Aliansi BEM Probolinggo Raya, Azam, hadir sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya menjadikan momentum Hardiknas dan refleksi Reformasi 1998 sebagai ruang evaluasi terhadap kondisi demokrasi Indonesia hari ini.
Menurut Azam, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi fenomena kemunduran demokrasi yang perlahan menghidupkan kembali watak-watak Orde Baru dalam wajah baru kekuasaan.
Ia menjelaskan bahwa Reformasi 1998 sejatinya lahir untuk menghapus praktik otoritarianisme, pembungkaman kritik, dominasi kekuasaan, serta penggunaan alat negara demi kepentingan politik rezim.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak lengah terhadap gejala kembalinya pola kekuasaan represif di tengah kehidupan demokrasi saat ini.
“Reformasi 1998 bukan sekadar momentum historis, melainkan amanat perjuangan rakyat yang harus terus dijaga lintas generasi,” ujar Azam dalam forum dialog.
Ia juga menegaskan bahwa Orde Baru dalam bentuk apa pun harus benar-benar dihilangkan sebagaimana cita-cita perjuangan reformasi 21 Mei 1998.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila negara menjamin kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, serta ruang kritik tanpa intimidasi.
Azam menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai kekuatan intelektual dan kontrol sosial terhadap arah kebijakan negara.
Selain itu, ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan rakyat, bukan instrumen untuk melahirkan generasi yang tunduk pada kekuasaan.
Dalam pemaparannya, Azam juga menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai mulai menunjukkan gejala penyempitan ruang demokrasi.
Ia mengajak mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil untuk lebih kritis menghadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai serampangan menggunakan alat negara, khususnya TNI dan Polri, dalam merespons kritik maupun dinamika sosial masyarakat.
Menurutnya, situasi tersebut memunculkan keresahan publik karena dikhawatirkan menjadi pintu masuk lahirnya kembali praktik otoritarianisme gaya baru atau “Orde Baru abad ke-21”.
“Demokrasi tidak boleh berubah menjadi panggung ketakutan, sementara pendidikan kehilangan keberpihakannya kepada rakyat. Ketika kritik mulai dibungkam, ketika aparat dijadikan tameng kekuasaan, dan ketika ruang intelektual dipersempit, maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan mundur meninggalkan semangat reformasi,” tegas Azam.
Ia juga menambahkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud apabila demokrasi hanya dijadikan slogan politik tanpa keberanian menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai Indonesia Emas hanya menjadi narasi kosong di tengah realitas Indonesia Cemas. Sebab bangsa yang gagal menjaga demokrasi dan gagal mencerdaskan rakyatnya akan mudah jatuh pada krisis moral, krisis keadilan, dan krisis kemanusiaan,” lanjutnya.
Selain keynote speech dari Azam, forum dialog juga menghadirkan sejumlah pemateri lain yang membahas isu Reformasi 1998 dan pendidikan nasional.
Materi pertama disampaikan oleh Mudassir yang menjelaskan bahwa reformasi lahir dari akumulasi krisis ekonomi, praktik otoritarianisme, pembungkaman kebebasan berpendapat, serta maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masa Orde Baru.
Mudassir menilai kondisi demokrasi saat ini mengalami tantangan serius melalui pembungkaman kritik, tindakan represif aparat, dan melemahnya partisipasi publik.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran historis sebagai kekuatan moral sekaligus kontrol sosial terhadap negara.
Sementara itu, materi Hari Pendidikan Nasional disampaikan oleh Riyan yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan hanya sarana mencetak tenaga kerja tanpa kesadaran sosial.
Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan akses pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, serta minimnya ruang berpikir kritis.
“Kampus dan sekolah harus menjadi ruang lahirnya intelektual yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Forum tersebut juga menghadirkan Salman Al Farizi sebagai narasumber utama dalam sesi refleksi kebangsaan.
Dalam pemaparannya, Salman menegaskan bahwa bangsa yang melupakan sejarah perjuangannya akan mudah kehilangan arah demokrasi.
Ia menilai krisis demokrasi saat ini harus dijawab melalui penguatan gerakan intelektual dan solidaritas rakyat.
“Pendidikan dan reformasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam membangun bangsa yang adil dan demokratis,” ujarnya.
Dari keseluruhan diskusi, forum menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, di antaranya Reformasi 1998 merupakan tonggak demokrasi yang harus terus dijaga bersama.
Dialog tersebut juga menegaskan pentingnya pendidikan kritis dalam membentuk masyarakat yang sadar terhadap hak dan tanggung jawab demokrasi.
Selain itu, mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dan kontrol sosial terhadap kebijakan negara.
Forum turut mendorong perlindungan terhadap kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, dan ruang demokrasi dari segala bentuk intimidasi maupun represi.
Di akhir kegiatan, Azam mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus merawat tradisi berpikir kritis, memperkuat solidaritas gerakan rakyat, serta menjaga semangat reformasi melalui perjuangan intelektual, advokasi sosial, dan keberanian moral dalam menyuarakan kebenaran.
Dialog kebangsaan tersebut ditutup dengan seruan bersama dari peserta forum.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!”
Ferdi
About the Author
