SGB-News.id°KOTA PROBOLINGGO – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Probolinggo menggelar forum koordinasi penataan kawasan Jalan Cokroaminoto bersama berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas PUPRPKP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUP), Camat Kanigaran, Lurah Kebonsari Kulon, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, warga yang bermukim di Jalan Cokroaminoto sisi barat bagian utara, serta para pedagang kaki lima yang selama ini beraktivitas di koridor Jalan Cokroaminoto Utara. Jumat malam, 19 Juni 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam membahas rencana penataan kawasan perkotaan yang mengintegrasikan pembangunan drainase, pedestrian modern, serta penataan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas PUPRPKP Kota Probolinggo menegaskan bahwa pembangunan yang dirancang tidak semata mengejar keindahan kota, tetapi juga mengedepankan aspek keselamatan lingkungan, pengendalian banjir, dan keberlangsungan ekonomi warga.
Dalam pemaparannya, PUPRPKP menjelaskan bahwa salah satu fokus utama proyek adalah peningkatan kapasitas drainase. Hasil evaluasi teknis menunjukkan perlunya penyesuaian dimensi saluran air guna mengantisipasi peningkatan debit air pada masa mendatang.
Rencana awal saluran dengan ukuran 2 meter diperbesar menjadi 4 meter agar mampu menampung aliran air secara lebih optimal. Saluran tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem sudetan yang mengarah ke kawasan sekitar SMPN 5 Kota Probolinggo sehingga proses pembuangan air menjadi lebih cepat dan efektif.
Selain drainase, pemerintah juga menyiapkan konsep pedestrian yang lebih nyaman bagi masyarakat. Kawasan tersebut akan dilengkapi penerangan jalan dan trotoar, bangku pedestrian, fasilitas kebersihan, serta bollard pembatas guna melindungi ruang pejalan kaki dari kendaraan bermotor.
PUPRPKP juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Garis Sempadan Sungai dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi setiap pembangunan baru. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan bangunan sekaligus mendukung tata ruang kota yang tertib dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan harapan agar pembangunan drainase menjadi prioritas utama sehingga penataan kawasan tidak menimbulkan dampak banjir bagi permukiman sekitar. Aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Kepala Dinas PUPRPKP memastikan bahwa proses pembangunan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk para pedagang kaki lima yang terdampak pekerjaan konstruksi.
Pemerintah bersama DKUP tengah menyiapkan skema relokasi sementara bagi pedagang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama proyek berlangsung. Warga lokal, khususnya masyarakat Kebonsari Kulon, juga akan menjadi perhatian dalam proses penataan tersebut.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, warga, dan pelaku usaha, penataan kawasan Jalan Cokroaminoto diharapkan mampu menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, nyaman, dan aman. Tidak hanya mempercantik wajah kota, pembangunan ini juga menjadi langkah nyata mewujudkan infrastruktur yang tangguh terhadap banjir serta ramah bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Ferdi
About the Author
