SGB-NEWS ID|LUMAJANG – Dinamika pemilihan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lumajang periode 2026–2030 dinilai bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan pertarungan antar bintang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berdasarkan keterangan dari Ketua DPP PKB bidang humas, Ahmad Imam Syukri seperti yang dilansir www.memorandum.disway.id dia menjelaskan, dalam forum Muscab tidak ada proses pencalonan sebagaimana lazimnya. DPP akan langsung membacakan nama bakal calon ketua DPC berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja kader.
Nama-nama tersebut akan mengikuti Fit And Proper Test yang juga dilakukan oleh DPP PKB. Dari proses ini, akan dipilih satu nama yang ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB Lumajang untuk periode mendatang.
Sementara menurut direktur 32 Institute, melihat bahwa peta kekuatan saat ini masih menempatkan petahana, Anang Akhmad Syaifuddin, sebagai figur paling dominan, biarpun beliaunya sudah dua periode menjabat sebagai ketua DPC PKB Lumajang.
“Keunggulan petahana itu ada pada kontrol struktur dan kedekatan dengan jaringan PAC dan kultural. Ini faktor yang sering kali tidak terlihat, tapi sangat menentukan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026) cafe basecamp.
Dalam perspektif teori politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori oligarki dari Robert Michels yang dikenal dengan Iron Law of Oligarchy. Michels menyatakan bahwa dalam partai politik, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki akses terhadap struktur dan sumber daya.
Namun, Satori menilai Eko Adis Prayoga memiliki peluang besar. Sebab sosok Eko Adis Prayoga disebut sebagai representasi kekuatan politik yang lebih realistis. Dengan posisi strategis di DPRD Lumajang, Eko dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi alternatif jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menginginkan penyegaran kepemimpinan.
Fenomena ini selaras dengan teori sirkulasi elite dari Vilfredo Pareto, yang menjelaskan bahwa dalam sistem politik, selalu ada pergantian antara elite lama dan elite baru. Pergantian ini tidak selalu revolusioner, tetapi sering kali melalui kompromi internal.
Sementara, Abdul Halim dan Qumi Husnuniyati dinilai lebih berpotensi sebagai bagian dari skenario kompromi.
“Keduanya tetap punya peluang, tapi sangat bergantung pada konfigurasi politik di tingkat DPP,” kata Satori.
Jika dilihat dari sudut pandang teori patronase dan klientelisme, posisi mereka dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang bergantung pada restu elite partai. Dalam teori ini, relasi politik tidak sepenuhnya berbasis kompetisi terbuka, tetapi lebih pada hubungan timbal balik antara patron (elite DPP) dan klien (kader daerah).
Masih kata Satori, memetakan bahwa PKB Lumajang saat ini berada dalam pengaruh beberapa faksi internal. Faksi struktur yang cenderung mempertahankan kepemimpinan lama masih menjadi kekuatan dominan. Di sisi lain, faksi legislatif bergerak lebih cair dan berorientasi pada kekuasaan, sehingga membuka peluang bagi figur alternatif.
Tak kalah penting, faksi kultural berbasis jaringan kiai dan pesantren disebut sebagai penentu senyap yang dapat mempengaruhi arah keputusan DPP, meski tidak tampil di permukaan. Ini sejalan dengan konsep power behind the scenes dalam politik, di mana aktor non-formal memiliki pengaruh besar tanpa harus tampil sebagai pengambil keputusan utama.
Sementara, faksi kader muda mulai menunjukkan dorongan kuat terhadap regenerasi. Dalam kerangka teori institusionalisme, dorongan ini mencerminkan upaya pembaruan agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman.
Yang menarik, dalam konteks PKB saat ini, mekanisme pemilihan ketua DPC tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika lokal, melainkan sangat dipengaruhi oleh keputusan DPP dengan hasil seleksi. Hal ini menunjukkan kuatnya model sentralisasi partai, di mana otoritas strategis berada di tingkat DPP.
Dalam perspektif teori partai kartel dari Richard Katz dan Peter Mair, partai modern cenderung menguatkan kontrol elite pusat untuk menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan.
“Mekanisme ini membuat proses seleksi kepemimpinan lebih bersifat top-down dibandingkan bottom-up.
Intinya, ini bukan soal siapa paling populer/kuat di daerah, tapi siapa yang paling sesuai dengan arah kebijakan DPP,” tandasnya.
Ia menambahkan, jika DPP mengutamakan stabilitas, maka peluang petahana untuk melanjutkan kepemimpinan sangat besar. Namun, jika penyegaran dianggap sebagai kebutuhan strategis, maka figur alternatif seperti Eko berpeluang naik.
Menurut Satori, Muscab PKB Lumajang kali ini menjadi penentu arah politik PKB Lumajang di 2029. Apakah bisa menambah jumlah kursi di parlemen atau tetap bertahan dengan jumlah kursi yang ada sekarang kita lihat nanti.
About the Author
