Sgb-News.id°PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil melalui program bantuan pangan skala besar. Sebanyak 228.655 warga dari kategori berpenghasilan rendah mulai menerima bantuan beras dan minyak goreng yang digulirkan Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Selasa (31/3/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Program ini bukan sekadar rutinitas bansos. Ini adalah langkah konkret meredam tekanan ekonomi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang masih membayangi.
Penyaluran perdana dilakukan di Desa Matekan, Kecamatan Besuk, dengan 908 penerima manfaat. Kegiatan berlangsung tertib, dengan pengaturan distribusi untuk menghindari penumpukan warga.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Arif Kurniadi, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus: menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi pangan.
“Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ini bukan hanya bantuan, tapi bentuk intervensi agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar,” tegasnya.
Jika dihitung, total bantuan yang digelontorkan tidak kecil. Pemerintah menyalurkan 4.731 ton beras dan lebih dari 914 ribu liter minyak goreng yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di seluruh Kabupaten Probolinggo.
Di sisi distribusi, Perum Bulog memastikan tidak ada kompromi soal kualitas. Pimpinan Cabang Bulog Probolinggo, Kuswadi, menyebut stok yang disalurkan telah melalui standar kelayakan konsumsi.
“Stok aman, kualitas terjaga. Ini penting agar bantuan tidak hanya sampai, tapi juga benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Di lapangan, respons warga terlihat jelas. Bantuan ini menjadi nafas tambahan di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil. Harga bahan pokok yang kerap naik turun membuat intervensi pemerintah menjadi krusial.
Namun, ada satu catatan yang tidak boleh diabaikan: distribusi besar seperti ini selalu rawan masalah jika tidak diawasi ketat. Mulai dari validitas data penerima, potensi tumpang tindih, hingga distribusi yang tidak merata.
Di titik ini, transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci. Program bagus bisa kehilangan makna jika pelaksanaannya bocor di lapangan.
Pemkab Probolinggo tampaknya memahami hal tersebut. Penyaluran dilakukan berbasis data terpadu (DATASEB), dengan target desil 1 hingga 10 sebagai kelompok prioritas.
Langkah ini patut diapresiasi, tetapi tidak cukup hanya berhenti pada penyaluran. Konsistensi pengawasan dan evaluasi akan menentukan apakah program ini benar-benar berdampak atau sekadar seremonial tahunan.
Satu hal yang jelas: di tengah tekanan ekonomi, kehadiran negara melalui program seperti ini bukan pilihan, melainkan kewajiban. Dan hari ini, di Probolinggo, kewajiban itu mulai dijalankan.
Ferdi
About the Author
