SGB°PROBOLINGGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi harapan baru bagi peningkatan gizi masyarakat kini menjadi sorotan serius di Kabupaten Probolinggo. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/5/2026), berbagai elemen masyarakat mendesak agar pelaksanaan program tersebut dibenahi secara menyeluruh demi menjaga tujuan mulia MBG tetap berjalan sesuai harapan rakyat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!RDP yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD itu menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Probolinggo Pujo Wisnu, sejumlah OPD terkait, serta gabungan pegiat LSM yang menyampaikan berbagai masukan dan kritik terhadap operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam forum tersebut, persoalan yang mengemuka mulai dari pengelolaan limbah dapur MBG, kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mutu pelayanan, hingga dugaan pelanggaran etik di salah satu SPPG.
Fandi, salah satu pegiat LSM, menilai program MBG sejatinya sangat dibutuhkan masyarakat. Namun ia berharap pelaksanaannya benar-benar memperhatikan standar kebersihan, lingkungan, dan pemberdayaan warga sekitar.
Ia mencontohkan adanya laporan siswa yang mencuci ompreng atau wadah makan sendiri di salah satu wilayah Kecamatan Kotaanyar. Selain itu, persoalan bau limbah dan pengelolaan sampah juga disebut masih menjadi keluhan masyarakat.
“Program ini bagus untuk masa depan anak-anak. Tapi pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan warga,” ujarnya.
Sorotan lain juga muncul terkait dugaan pembuangan limbah makanan ke sungai oleh salah satu SPPG di Desa Bucor Kulon, Kecamatan Pakuniran. Warga disebut mengeluhkan pencemaran air akibat limbah tersebut.
Meski demikian, para peserta forum sepakat bahwa program MBG tetap memiliki nilai strategis besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mendukung masa depan generasi muda.
“Program MBG ini sebenarnya sangat mulia karena bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan dan pembenahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Solehudin dalam forum tersebut.
Menanggapi berbagai masukan itu, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Probolinggo Pujo Wisnu mengakui masih terdapat sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar pengelolaan limbah. Namun pihaknya memastikan proses pembenahan terus dilakukan melalui koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan.
Menurut data BGN Kabupaten Probolinggo, saat ini terdapat 114 SPPG, dengan 106 di antaranya telah beroperasi. Sebanyak 105 SPPG disebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan administrasi dan perbaikan fasilitas.
Sementara itu, terdapat 12 SPPG yang masih dalam tahap pembenahan IPAL agar memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Moh. Zubaidi yang memimpin jalannya RDP menegaskan bahwa pengawasan ketat harus menjadi komitmen bersama agar pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Kami ingin memastikan seluruh laporan benar-benar ditindaklanjuti dan pelaksanaan MBG dapat terus dipantau bersama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
RDP tersebut menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak menolak program MBG, melainkan ingin memastikan program besar itu berjalan bersih, profesional, dan benar-benar membawa manfaat bagi generasi masa depan Kabupaten Probolinggo.
Ferdi
About the Author
