SGB°PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas fasilitas pemerintahan dengan memulai revitalisasi gedung sisi selatan Kantor DPRD Kota Probolinggo. Untuk mendukung proyek tersebut, anggaran sebesar Rp3 miliar telah dialokasikan pada tahun 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan pengerjaan awal difokuskan pada lantai satu. Sementara pembangunan lantai dua direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, mengikuti kesiapan anggaran daerah.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti mengatakan, proyek pembangunan dilakukan karena kondisi bangunan lama sudah tidak lagi optimal digunakan, terutama ketika musim hujan datang.
“Bangunan sisi selatan ini memang sudah lama dan sering mengalami kebocoran. Karena itu dilakukan pembangunan bertahap. Tahun ini fokus lantai satu terlebih dahulu,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Menurut Setyorini, revitalisasi gedung DPRD bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh aktivitas pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga ingin memastikan proyek berjalan profesional sejak tahap awal. Karena itu, rekanan atau penyedia jasa yang memenangkan tender diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan ketat sebelum kontrak kerja ditandatangani.
Salah satu syarat utama yakni penyedia jasa harus memiliki jaminan pelaksanaan dari bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, kontraktor juga wajib menunjukkan kemampuan finansial dengan membuktikan ketersediaan dana minimal 10 persen dari nilai proyek di rekening perusahaan.
Langkah tersebut dilakukan agar proyek pembangunan tidak mengalami hambatan di tengah proses pengerjaan. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai kualitas yang telah direncanakan.
Pembangunan gedung DPRD ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, gedung legislatif menjadi salah satu pusat aktivitas penting pemerintahan daerah, mulai dari pembahasan kebijakan hingga penyampaian aspirasi warga.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dilakukan berbagai daerah, proyek revitalisasi ini juga menjadi sinyal bahwa pembangunan infrastruktur pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Pemkot Probolinggo mencoba menata fasilitas pemerintahan agar lebih representatif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Masyarakat kini berharap proses pembangunan dapat berjalan transparan dan menghasilkan bangunan yang benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang. Sebab publik tentu tidak ingin proyek miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan megah di atas kertas, tetapi minim kualitas saat digunakan.
Dengan dimulainya pembangunan sisi selatan gedung DPRD, wajah kawasan pemerintahan Kota Probolinggo diharapkan semakin tertata dan mampu mencerminkan semangat pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
Shinta