Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.,C.Med, Akademisi Fakultas Hukum Unej dan Ketua Dewan Pakar ICMI Jember
Oleh:Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.,C.Med,
Akademisi Fakultas Hukum Unej dan Ketua Dewan Pakar ICMI Jember
Hari ini, 20 Mei 2026. Kelender tidak tercetak merah. Namun sejarah menoreh titah pengarah. Hari Kebangkitan Nasional. Momentum yang menentukan kesadaran berbangsa. Belum ada survei, berapa persen masyarakat tahu akan urgensi 20 Mei. Tak ditemukan jajak pendapat tentang respon Gen-Z memaknai kebangkitan kini. Tidak nampak baner dipampang di pojok alun-alun yang merefleksikan kebangkitan menjadi narasi. Sunyi. Jangankan soal 20 Mei, perihal Pesta Babi-pun tak terlihat geliat khalayak menanggapi filem yang konon di ‘haramkan’ penguasa negeri.
Kampus kampus tempat elit non strategis senyap. Mahasiswa dan dosennya seolah kehilangan energi, bareng-bareng menguap. Loyo hilang semangat. Dinamika diskusi di bawah payung gazebo kantin tidak kelihatan intim. Para aktifis kampus tidak menunjukkan daya tanggap. Jangan-jangan mereka sudah masuk perangkap. Elit politik di berbagai lini seolah tiarap. Bahkan komunitas cendekiawanpun terkesan miskin tanggungjawab. Ke mana partai politik yang konon katanya menempatkan diri sebagai pilar demokrasi ? Di mana ormas-ormas yang selalu mengumandangkan Indonesia emas ketika merah putih tiba waktu ber-euforia menentukan aktualitas ? Hari Kebangkitan Nasional dipandang tak ubahnya filem Pesta Babi. Sepi apresiasi. Tanpa aksi dan steril edukasi.
Makna Kebangkitan
Apa sebenarnya esensi Kebangkitan Nasional itu ? Apa sesungguhnya yang terjadi di Republik ini ? Kebangkitan Nasional bukan sejarah sadar perang melawan kolonial, tapi cara pandang yang mengedepankan rasional. Bukan gambar tangan mengepal di tengah api membakar, tapi pencerahan dan ajakan aktual untuk terus belajar. Bukan semata pentas NKRI dan Pancasila sebagai harga mati, tapi upaya memantapkan jati diri akan konsistensi berkonstitusi. Bukan keindahan flyer dan baner yang bernuansa estetis, tapi pandangan kader dan karakter berbangsa sebagai nasionalis. Bukan panduan kinerja pemerintah menuju puncak fantastik di era otoda, tapi kemauan mendengar tanpa menegasikan kritik sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Bukan persuasif literasi menuju Indonesia emas, tapi aksi pemerintah agar rakyat tidak cemas.
Indonesia tengah dilanda endemi validasi. Pemimpin dan pemujanya terserang virus Narcissistic Personality Disorder (NDP).Tebar pesona di sana sini guna mendulang pujian yang tak berarti. Beragam Group WA dipenuhi postingan deklarasi sebagai berita sukses yang tidak konkrit, namun serasa berarti. Kekuasaan selalu menepuk dada ketika bisa ’memberi’ meskipun semua itu harus menggusur kanan kiri.
Para pejabat orasi berapi-api menentang pesta babi, namun dibalik layar mereka telah mengkonsumsi dengan masakan bervariasi. Elit birokrasi bernyanyi mendendangkan pentingnya harmoni namun dalam dirinya justru merawat rasa benci. Paradikma berbangsa dan bernegara telah bergeser dari ranah substansi menjadi imaginasi. Objektifitas menjadi barang langka, tepuk tangan dimobilisasi, algoritma menjadi tendensi.
Masih mengiang di telinga, belum hilang dalam tatapan mata dari layar kaca ketika juri LCC mengamputasi peserta dengan diksi ‘artikulasi’. OTT KPK terus mengisi hari, sementara MBG jalan terus hilang peduli. Cinta produk dalam negeri dikampanyekan, sementara impor pikap didatangkan dari negeri Prindavan. Hari Pendidikan Nasional lewat tanpa peringatan karena Mayday lebih diagendakan. Banyak guru bersabar menunggu kepastian status, sampai sekarang seolah tak terurus. Koperasi merah Putih menjadi primadona padahal menguras dana tidak biasa. Korupsi disuarakan sebagai musuh bersama, namun KKN justru dikelola.
Kritik dianggap guyonan menggelitik. Tukang kritik diberikan stempel lawan. Dikriminalisasi masuk lembaga pemasyarakatan. Siapapun berseberangan, patut dilenyapkan. Emosional lebih mengedepan untuk mengubur rasional. Pujian dibuatkan pesemaian guna menghapus saling silang penilaian. Saran dimaknai perhatian tanpa pesan. Masukan dicatat sebatas harapan kelakar yang tak perlu ditakar. Menurut obrolan sejawat jurnalis, sesungguhnya realitas NKRI kini tak lagi manis.
Indonesia Bagian dari Papua
Sama halnya dengan orang Papua yang tengah was-was. Merasa terancam karena kelak tak lagi bisa menggelar dan menikmati babi. Menu makanan lezat yang mendongkrak martabat. Papua menempatkan babi sebagai simbol prestis. Ketika Indonesia dalam bingkai Papua, maka babi-babi yang menentukan kelezatan sebuah pesta dan perekat harmoni, kini hanya menunggu waktu. Tuntas dilibas menjadi tinggal cerita. Habitatnya dirusak. Batang-batang pohon yang mensuply oksigen ditumbangkan. Sumber air tak gampang ditemukan. Tak ada tetes embun yang biasanya melekat di alang-alang membersamai pagi menjelang.
Kasuari pergi entah ke mana. Babi-babipun juga tak nampak menyapa. Kalaupun ada menatap tajam curiga. Konon katanya untuk dan atas nama proyek strategis, hijau alam disulap menjadi coklat kerontang. Tidak ada ruang orang-orang Papua untuk melawan. Senjata dan bunyi mesiu dibuat samar tak terdengar dibalut peredam yang namanya HAM. Anak-anak bangsa di Papua tengah mengambil jarak dengan merah putih. Mereka lebih yakin memagari tanah moyangnya dengan kayu hutan pilihan. Dicat merah dalam bentuk palang sebagai representasi mengatakan ’tidak’ tanda peringatan. Kata ’tidak’ untuk menyelamatkan kelestarian warisan moyang.
Merah putih serasa tidak mengayomi. Bahkan nampak lusuh dan tak putih lagi. Ibarat pusara. Sebatas penanda untuk tabur bunga. Setelahnya ditinggal pergi berbalik arah. Merah dan putih tak lagi kontras. Maknanyapun menjadi bias. Bahkan cenderung buas karena berubah menjadi pemangsa babi dalam komunitas. Babi sebagai simbol puncak spiritualitas.
Babi babi di negeri ini siaga untuk mati. Kenikmatan demokrasi yang menganyam harmoni potensi tinggal cerita. Kearifan budaya terkoyak meninggalkan luka. Terhadap realitas budaya, lusuhnya merah putih kian terasing. Tidak bersahabat dengan perubahan. Bahkan cenderung menabur ketakutan. Bak predator. Melibas habis sumber daya alam tanpa memikirkan kelangsungan generasi mendatang.
Pada merah putih itu sudah tidak lagi melekat rasa malu, apalagi rasa bersalah. Bar-bar mencakar sejarah yang telah menemukan dan menjahitnya. Merah putih ternyata tak lagi sewangi gaharu. Merah putih terus memburu dan melumat babi-babi itu. Karenanya tidak berlebihan dikatakan, Papua terancam berproses tanpa pesta. Seperti Indonesia yang berjalan tanpa lentera. Pancasila menjadi simbol belaka. Konstitusi sebatas menjadi objek mata kuliah. Kembalikan alam agar babi-babi itu balik pulang. Bersihkan kembali merah putih agar enak dipandang. Merah putih bukan milik segelintir orang.
Selamatkan babi-babi itu. Kata teolog, filolog dan sejarawan Bambang Noorsena, babi adalah konsumsi raja-raja nusantara. Tertuang dalam kitab Negara Kertagama. Terukir pada dinding candi ternama. Relief Karmawibangga. Babi adalah simbol kenikmatan. Konsumsi yang menyimpan refleksi objek impian. Diharapkan sebagai puncak pesta Indonesia sebagai bagian dari Papua.
Belum tuntas saya merangkai kalimat menutup opini ini, tiba-tiba seorang teman nyletuk, ’……..bukankah babi itu patut dijauhi oleh masyarakat muslim mayoritas di negeri ini…? Satus hukumnya haram. Mengapa anda memanjakan ? Spontan saya jawab, ’…..emang saya bicara soal babi…….? Saya bicara soal keinsyafan bernegara anak-anak negeri. Anak-anak yang tak berdaya melawan oligarki. Lusuhnya kain bendera berubah rupa menjadi proyek industri. Kekuasaan ekonomi politik tanpa hati dan eksploitasi SDA yang tak bisa berhenti. Merah putih telah melumat babi.