Sgb-news.id°Probolinggo-Gerakan Pemuda Ansor mendatangi DPRD Kota Probolinggo untuk meminta klarifikasi terkait isu pemotongan anggaran BOSDA dan honor guru ngaji hingga 50 persen yang belakangan beredar di tengah masyarakat. 06/05.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Audiensi tersebut digelar pada Rabu 6 Mei 2026 di ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Pertemuan berlangsung tertib dan dihadiri perwakilan GP Ansor bersama Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo.
Kedatangan GP Ansor dipicu banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan guru ngaji dan tenaga pendidikan keagamaan.
Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mengatakan pihaknya sengaja mendatangi DPRD untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar terkait dugaan pemotongan anggaran tersebut.
Menurutnya, langkah audiensi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam merespons aspirasi masyarakat, terutama para guru ngaji yang merasa khawatir terhadap keberlangsungan honor yang diterima.
“GP Ansor hadir untuk meminta kejelasan agar masyarakat tidak terus dibingungkan dengan informasi yang belum pasti,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shinta menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemotongan anggaran BOSDA maupun honor guru ngaji sebesar 50 persen sebagaimana isu yang berkembang.
Ia menjelaskan, DPRD melalui Badan Anggaran tetap berupaya menjaga alokasi dana pendidikan, termasuk dukungan terhadap kesejahteraan guru ngaji di Kota Probolinggo.
Menurutnya, dinamika dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Namun, seluruh pembahasan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan sektor pendidikan.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak sepakat untuk bersama-sama mengawal proses pembahasan anggaran agar tetap berpihak pada dunia pendidikan dan tenaga pendidik keagamaan.
Pengawasan itu akan difokuskan pada pembahasan Perubahan Anggaran Tahun 2026 serta penyusunan APBD Tahun 2027.
Salamul Huda menegaskan GP Ansor akan terus memantau realisasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dan DPRD agar tidak merugikan masyarakat, khususnya para guru ngaji.
Ia menilai keberadaan guru ngaji memiliki peran penting dalam membangun karakter dan pendidikan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Karena itu, GP Ansor berharap Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan para pendidik di tingkat akar rumput.
Shinta
About the Author
