PROBOLINGGO, SGB-NEWS – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pelatihan yang diikuti oleh 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah tersebut resmi ditutup pada Rabu (10/6/2026) sore di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo.
Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP RI Dwijo Warsito, jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, serta para peserta pelatihan.
Pelatihan berlangsung selama lima hari kerja dengan total 50 jam pelajaran. Kegiatan diawali melalui metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) pada 3 hingga 4 Juni 2026 dan dilanjutkan dengan pendampingan tatap muka pada 8 hingga 10 Juni 2026.
Peserta berasal dari sejumlah perangkat daerah strategis, yakni Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, BKPSDM, serta Bappelitbangda.
Dalam sambutannya, Sekda Ugas Irwanto menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja saat ini bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan manfaat nyata serta dapat diukur keberhasilannya.
“Tanggung jawab sesungguhnya justru dimulai setelah pelatihan ini selesai. Setiap rupiah yang digunakan harus mampu dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ugas.
Ia menjelaskan, implementasi SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendorong seluruh peserta agar segera menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan di lingkungan kerja masing-masing.
Terdapat tiga langkah utama yang menjadi fokus pasca pelatihan. Pertama, melakukan penyempurnaan dokumen SAKIP melalui penguatan pohon kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dibahas bersama narasumber BPKP.
Kedua, membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil atau result oriented. Perubahan pola pikir ini dinilai penting agar setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketiga, memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan SAKIP. Sebab, keberhasilan akuntabilitas kinerja tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen birokrasi.
“SAKIP bukan hanya tugas Inspektorat atau Bagian Organisasi. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim penyelenggara dari Pusdiklatwas BPKP, seluruh peserta dinyatakan lulus dengan hasil yang sangat baik. Selain menunjukkan kedisiplinan selama pelatihan, para peserta juga mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan, terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.
Tiga peserta terbaik dalam pelatihan tersebut berhasil mencatatkan peningkatan nilai yang mengesankan. Peringkat pertama diraih Sri Syarif Fitriani dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo dengan nilai pre-test 95 dan post-test 100. Peringkat kedua diraih Riska Dyah Permata dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo dengan nilai pre-test 80 dan post-test 100.
Sedangkan peringkat ketiga diraih Wiesda Candra Rasida dari Bagian Organisasi yang berhasil meningkatkan nilai dari 65 pada pre-test menjadi 100 pada post-test.
Keberhasilan pelaksanaan pelatihan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan prinsip-prinsip SAKIP secara konsisten, pemerintah daerah optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Kabupaten Probolinggo terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang profesional guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan membawa kemanfaatan nyata bagi masyarakat menuju Probolinggo yang mulyo.
Sol/Fer
About the Author
