SGB°PROBOLINGGO – Komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berpihak kepada masyarakat kembali mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. Seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berbagai masukan strategis untuk pembangunan daerah ke depan.
Rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian nota penjelasan Bupati Probolinggo mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang sebelumnya telah dibahas bersama DPRD. Dalam forum itu, masing-masing fraksi memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran daerah.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan sektor pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, validitas data kemiskinan hingga efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Fraksi-fraksi menilai APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Sorotan tajam juga mengarah pada pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Beberapa fraksi meminta pemerintah daerah memastikan program perbaikan dan peningkatan jalan dapat berjalan lebih maksimal sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Selain infrastruktur, persoalan kemiskinan menjadi perhatian serius. DPRD meminta pemerintah daerah terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kebijakan anggaran yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang lebih maju dan sejahtera.
Ferdi
About the Author
