SGB°PROBOLINGGO – Proyek pembangunan drainase dan peningkatan infrastruktur di Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Probolinggo menuai sorotan publik. Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan yang berkualitas, muncul pertanyaan serius terkait teknis pekerjaan yang dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah beton pracetak saluran air (U-Ditch) terpasang dengan elevasi yang tampak lebih tinggi dibandingkan permukaan aspal jalan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa fungsi drainase sebagai jalur pembuangan air justru tidak akan berjalan optimal saat hujan turun.
Secara teknis, saluran drainase seharusnya mampu menampung dan mengalirkan air dari badan jalan. Namun apabila posisi saluran lebih tinggi daripada permukaan jalan, muncul pertanyaan mengenai efektivitas sistem drainase yang dibangun menggunakan anggaran negara tersebut.
Tidak hanya itu, aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan juga menjadi perhatian. Sejumlah titik pekerjaan terlihat minim rambu-rambu peringatan. Kondisi ini berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari maupun saat cuaca kurang mendukung.
Ironisnya, ketika publik membutuhkan penjelasan resmi, pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut justru memilih diam.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Gempol–Pasuruan–Probolinggo, Dwi Bagoes, telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kondisi pemasangan U-Ditch yang menjadi sorotan serta keluhan minimnya rambu keselamatan di lokasi proyek.
Pesan konfirmasi yang dikirim berisi sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, mekanisme drainase yang dirancang, pengawasan kualitas pekerjaan, hingga langkah yang dilakukan terhadap keluhan masyarakat.
Namun hingga berita ini ditayangkan, tidak ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan. Pesan yang dikirim telah diterima, tetapi tidak memperoleh respons.
Sikap bungkam tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru. Sebab proyek infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat semestinya terbuka terhadap pengawasan publik dan kritik masyarakat. Transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Ketiadaan penjelasan resmi membuat publik tidak memperoleh kepastian apakah kondisi U-Ditch yang tampak lebih tinggi dari badan jalan merupakan bagian dari desain teknis yang telah direncanakan atau justru indikasi adanya persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa komunikasi yang terbuka merupakan kewajiban moral penyelenggara proyek pemerintah. Ketika muncul kritik dan pertanyaan dari masyarakat maupun media, klarifikasi menjadi langkah penting untuk menghindari spekulasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu jawaban dari BBPJN terkait berbagai pertanyaan yang muncul di lapangan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas proyek, melainkan juga keselamatan pengguna jalan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
SGB-NEWS tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak BBPJN maupun PPK proyek apabila di kemudian hari memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut.
F/s
About the Author
