PROBOLINGGO | SGB-News.id – Seruan efisiensi anggaran dan pembatasan perjalanan dinas yang digaungkan pemerintah pusat belum sepenuhnya tercermin dalam postur belanja daerah. Di tengah luka banjir yang belum sepenuhnya kering di sejumlah kecamatan, alokasi anggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo (BPPKAD) justru menjadi sorotan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penelusuran pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP menunjukkan angka yang tidak kecil. Untuk Tahun Anggaran 2026, tercatat paket Perjalanan Dinas (Perdin) sebesar Rp787.019.300 dan pengadaan belanja alat/bahan kegiatan kantor mencapai Rp1.695.073.160.
Angka ini memantik pertanyaan publik. Sebab di saat bersamaan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan respons kebencanaan justru dikabarkan mengalami pemangkasan anggaran operasional.
Beberapa sumber internal menyebutkan, pemangkasan menyasar pos perjalanan dinas dan operasional lapangan OPD teknis. Artinya, unit yang berada di garis depan pelayanan dan penanganan bencana harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih sempit.
“Kami dituntut cepat, tapi operasional terbatas. Anggaran kami dipangkas, sementara kebutuhan lapangan sangat tinggi,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (28/2/2026).
Kontras ini memunculkan kesan adanya ketimpangan prioritas. Dalam situasi normal, belanja perjalanan dinas dan kebutuhan perkantoran bisa dipahami sebagai bagian dari roda administrasi. Namun dalam kondisi daerah yang dua tahun berturut-turut dilanda banjir, publik tentu berharap orientasi anggaran lebih diarahkan pada mitigasi, respons cepat, dan pemulihan pascabencana.
Saat dikonfirmasi terkait isu pemangkasan anggaran OPD, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aries Purwanto, menyatakan belum mengetahui kebijakan tersebut.
“Wa’alaikum salam, saya belum tahu terkait hal tersebut, Pak,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu justru memperlebar ruang tanda tanya. Sebagai perangkat yang berperan sentral dalam pengelolaan keuangan daerah, publik menilai koordinasi dan pemahaman atas kebijakan rasionalisasi anggaran seharusnya menjadi domain yang tidak terpisahkan.
Sejumlah analis kebijakan menilai, jika benar terjadi pemangkasan signifikan pada OPD teknis tanpa diikuti rasionalisasi proporsional pada pos non-teknis, maka yang bermasalah bukan sekadar angka melainkan logika perencanaan.
“Bagaimana OPD bisa maksimal bekerja jika napas operasionalnya dipangkas? Anehnya, bagian non-teknis justru mendapatkan ruang anggaran yang longgar. Seharusnya fokus diarahkan pada mitigasi dan respons cepat bencana,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Secara normatif, belanja perjalanan dinas dan pengadaan alat/bahan kantor memang memiliki dasar perencanaan. Namun dalam konteks krisis, publik berhak menilai sensitivitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas.
Banjir bukan sekadar peristiwa tahunan. Ia menyisakan kerusakan rumah, trauma warga, dan beban ekonomi berkepanjangan. Ketika warga masih berjibaku dengan lumpur dan ancaman banjir susulan, setiap rupiah dalam APBD semestinya berbicara tentang keberpihakan.
Kritik yang muncul bukanlah tudingan tanpa dasar, melainkan dorongan agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Jika efisiensi diterapkan, maka logikanya harus merata dan proporsional bukan hanya pada OPD yang bekerja di lapangan.
Situasi ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membuktikan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel. Klarifikasi menyeluruh dan terbuka atas postur anggaran, termasuk rasionalisasi di tiap OPD, menjadi kebutuhan mendesak untuk meredam spekulasi.
APBD bukan sekadar dokumen angka. Ia adalah cermin kebijakan dan keberpihakan. Di tengah bencana, publik tidak menuntut yang muluk-muluk hanya konsistensi antara seruan efisiensi dan praktik di atas kertas.
Jika efisiensi benar dijalankan, maka ia harus terasa di semua lini. Jika tidak, maka wajar bila publik bertanya. anggaran ini sesungguhnya sedang bekerja untuk siapa?
Tim-Redaksi
About the Author
