PROBOLINGGO, Sgb.news.id – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di wilayah Kecamatan Kanigaran, Kamis (26/02/2026). Fokus utama yang mengemuka: infrastruktur dasar yang masih butuh sentuhan nyata.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sebagai unsur pimpinan komisi yang membidangi pembangunan fisik, Heri menegaskan bahwa kualitas jalan lingkungan dan sistem drainase bukan sekadar proyek, melainkan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada aktivitas dan keselamatan warga.
“Kami ingin memastikan reses ini benar-benar menjadi ruang menyatukan aspirasi masyarakat agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo,” tegas Heri di hadapan konstituennya.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dari enam kelurahan di Kecamatan Kanigaran, yakni Kanigaran, Kebonsari Wetan, Kebonsari Kulon, Sukoharjo, Tisnonegaran, dan Curahgrinting. Ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait ikut menyampaikan masukan secara terbuka.
Dalam sesi dialog, persoalan jalan lingkungan dan saluran drainase mendominasi pembahasan. Warga Curahgrinting, Agus, mengungkapkan bahwa usulan pavingisasi di wilayahnya telah dua kali diajukan melalui Musrenbang dan reses, namun belum terealisasi.
“Kondisi jalan lingkungan kami sudah lama diusulkan. Harapan kami bisa segera diwujudkan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Heri menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme dan kewenangan anggaran. Ia menyebut masih terdapat kebingungan di tingkat warga mengenai batasan peran antara kelurahan dan pemerintah kota dalam pengerjaan proyek fisik.
“Tidak semua pekerjaan bisa langsung dieksekusi oleh kelurahan. Ada yang menjadi kewenangan Pemkot. Karena itu, reses menjadi jembatan komunikasi agar tidak terjadi salah persepsi,” jelasnya.
Hasil serap aspirasi kemudian dirangkum dalam dua klaster prioritas: perbaikan jalan lingkungan yang rusak dan normalisasi saluran drainase guna mengantisipasi genangan saat musim hujan. Seluruh masukan tersebut, kata Heri, akan dibawa ke pembahasan di gedung dewan untuk disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Ia memastikan, reses bukan sekadar agenda rutin yang selesai di atas kertas.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami kawal hingga masuk dalam pembahasan anggaran. Pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Reses di Kanigaran kali ini menjadi potret bahwa pembangunan tidak cukup dirancang dari balik meja. Aspirasi dari tingkat bawah tetap menjadi fondasi arah kebijakan daerah. Harapan warga pun sederhana: jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan komitmen nyata dari para wakil rakyat.
Jika komunikasi berjalan terbuka dan pengawalan dilakukan konsisten, maka pembangunan bukan lagi janji, melainkan proses yang bisa diawasi bersama.
diki
About the Author
