Sgb-News.id°PROBOLINGGO — Aksi bertajuk “Probolinggo Melawan” yang digelar PC PMII Probolinggo bersama Aliansi BEM Probolinggo Raya, Selasa (5/5/2026), menjadi penanda kuat bahwa keresahan publik terhadap kebijakan dan situasi sosial tidak lagi bisa dibungkam di ruang diskusi melainkan meledak di jalanan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ratusan massa aksi bergerak dari Kantor Satpol PP Kota Probolinggo, melintasi Makodim 0820, DPRD Kota Probolinggo, hingga Kantor Wali Kota. Mereka membawa satu pesan yang relatif seragam. ada ketimpangan antara kebijakan pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Isu yang diangkat bukan isu ringan. Dugaan kekerasan terhadap aktivis HAM Andre Yunus, kebijakan efisiensi anggaran yang justru disorot karena tetap memberi ruang pada pengadaan mobil dinas, hingga pemangkasan gaji guru semuanya menyentuh titik sensitif kepercayaan publik.
Di lapangan, negara hadir dengan wajah pengamanan. Polres Probolinggo Kota mengerahkan 201 personel gabungan lengkap dengan perangkat pengendalian massa mulai dari tim deteksi hingga Dalmas lanjut. Skema ini menunjukkan satu hal: setiap kritik publik tetap diposisikan sebagai potensi eskalasi, bukan sekadar aspirasi.
Kapolres Probolinggo Kota, Rico Yumasri, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif.
“Kami hadir untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pendekatan komunikasi dan negosiasi kami kedepankan,” ujarnya.
Pernyataan itu normatif bahkan cenderung menjadi template dalam setiap pengamanan aksi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: jika aspirasi dijamin, mengapa setiap aksi tetap dihadapi dengan mobilisasi aparat dalam jumlah besar?
Aksi sempat berlangsung dinamis di beberapa titik. Orasi bergantian mengarah langsung pada kritik kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Massa menyoroti apa yang mereka anggap sebagai ironi kebijakan: ketika efisiensi digaungkan, tetapi prioritas anggaran dinilai tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sorotan paling tajam mengarah pada sektor pendidikan. Pemangkasan gaji guru dinilai bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan sinyal bahwa sektor pendidikan masih ditempatkan sebagai variabel yang bisa dikorbankan. Di saat yang sama, narasi pembangunan terus dikampanyekan.
Di titik ini, aksi mahasiswa tidak lagi sekadar simbol gerakan moral, tetapi menjadi indikator adanya celah serius antara kebijakan dan rasa keadilan publik.
Kapolres juga mengapresiasi aksi yang berlangsung damai. Namun apresiasi itu tidak serta-merta menjawab substansi tuntutan.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi,” tegas Rico Yumasri.
Pernyataan tersebut benar secara prinsip. Tetapi dalam praktiknya, demokrasi tidak berhenti pada ruang menyampaikan pendapat—melainkan diuji pada sejauh mana pendapat itu ditindaklanjuti.
Sepanjang aksi berlangsung, situasi Kota Probolinggo terpantau aman dan kondusif. Tidak ada bentrokan, tidak ada eskalasi berarti. Namun ketenangan ini menyisakan ironi: jalanan memang tertib, tetapi substansi kegelisahan publik belum tentu terjawab.
Aksi ini pada akhirnya membuka dua lapisan realitas. Di permukaan, demokrasi berjalan aspirasi disampaikan, aparat mengamankan. Tetapi di lapisan yang lebih dalam, ada pertanyaan yang belum terjawab: apakah suara yang menggema hari ini akan masuk ke ruang pengambilan kebijakan, atau kembali menguap seperti banyak aksi sebelumnya?
Jika jawaban atas tuntutan hanya berhenti pada pengamanan yang kondusif, maka aksi serupa bukan soal kemungkinan melainkan tinggal menunggu waktu.
Ferdi
About the Author
