Probolinggo | SGB-News.id – Polemik pengadaan kendaraan dinas baru di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mendapat tanggapan dari Walikota LIRA Probolinggo, Louis Hariona. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui mekanisme yang sah dan tidak diambil secara sepihak oleh Wali Kota.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Louis, proses pengambilan keputusan terkait pengadaan kendaraan dinas telah dibahas bersama DPRD, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Kami sudah menyampaikan sebelumnya, ketika kebijakan itu sudah melalui proses, terutama DPRD, menurut kami sah-sah saja. Artinya wali kota tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak,” ujar Louis, Kamis (19/3/2026).
Ia menekankan bahwa keterlibatan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Louis juga merespons kritik yang disampaikan oleh Ansor terkait polemik tersebut. Ia menyatakan apresiasi atas sikap kritis yang ditunjukkan, namun mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan, keputusan tidak bisa diambil oleh satu pihak saja.
“Kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan Ansor. Namun kembali lagi, wali kota tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ada proses yang harus dilalui bersama DPRD,” tegasnya.
Terkait isu kesejahteraan guru ngaji yang menjadi sorotan publik, Louis mengaku telah mencermati pernyataan Wali Kota Probolinggo mengenai rencana perluasan jangkauan penerima manfaat.
“Kami sudah melihat statement wali kota, bahwa terkait guru ngaji itu akan diperluas jangkauannya atau kuotanya. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi kritik dari Ansor sebagai bahan evaluasi pemerintahan ke depan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai bahwa jika pemerintah benar-benar serius dalam meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, maka program tersebut harus dimasukkan secara konkret dalam perencanaan kebijakan ke depan.
“Artinya, kalau pemerintah serius, kesejahteraan guru ngaji harus dimasukkan dalam program yang akan datang,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Louis menegaskan bahwa kritik dari masyarakat, termasuk dari Ansor, merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan kebijakan publik.
“Kritik itu penting sebagai bahan evaluasi agar pemerintahan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Tim-Redaksi
About the Author
