Probolinggo | SGB-News.id – Di tengah polemik yang berkembang terkait kendaraan dinas Wali Kota Probolinggo, Koordinator Aksi Aliansi Madura Indonesia (AMI), Dierel, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dierel menegaskan bahwa berdasarkan data yang beredar, pengadaan kendaraan dinas tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun 2025, bukan 2026 sebagaimana narasi yang ramai diperbincangkan.
“Saya juga selaku pengamat dan memiliki jiwa kritis seperti teman-teman, namun perlu diluruskan, pengadaan kendaraan dinas itu masuk dalam tahun anggaran 2025 Bukan tahun 2026, pastinya perencanaan di DPRD pada tahun 2024. Jadi jangan sampai masyarakat menerima informasi yang keliru lalu langsung bereaksi tanpa melihat data yang sebenarnya,” ujar Dierel.
Ia menilai, kesalahan persepsi publik seringkali dipicu oleh potongan informasi yang tidak utuh, sehingga memunculkan opini yang berpotensi menyesatkan.
Selain itu, Dierel juga menyoroti beredarnya video yang dinilai memperkeruh suasana. Menurutnya, konten tersebut cenderung menggiring opini dan berpotensi menjadi provokasi di tengah masyarakat.
“Kami melihat ada video yang beredar dan itu lebih mengarah pada provokasi. Narasinya tidak utuh dan bisa memancing emosi publik. Ini yang harus diwaspadai bersama,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa di era digital saat ini, masyarakat harus lebih cermat dalam memilah informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum tentu memiliki dasar yang kuat.
“Jangan sampai kita ikut menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing, itu penting,” tambahnya.
Meski demikian, Dierel menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia justru mendorong masyarakat untuk tetap aktif memberikan masukan, selama disampaikan secara objektif dan berbasis data.
“Kritik itu perlu, bahkan sangat penting. Tapi kritik yang membangun adalah yang didasarkan pada fakta, bukan asumsi atau emosi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh, termasuk memahami mekanisme penganggaran yang melibatkan berbagai unsur, baik eksekutif maupun legislatif.
“Dalam setiap kebijakan anggaran, ada proses panjang yang melibatkan DPRD. Jadi tidak bisa dilihat seolah-olah itu keputusan sepihak,” jelasnya.
Dierel juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah situasi sosial yang dinamis. Ia menilai, polemik yang tidak dikelola dengan baik justru dapat memecah belah masyarakat.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga suasana tetap kondusif. Jangan sampai perbedaan pendapat malah memicu konflik di tengah masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ia tetap menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk guru ngaji, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah ke depan.
“Kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi fokus utama. Aspirasi seperti dari guru ngaji itu harus didengar dan ditindaklanjuti dalam program yang nyata,” pungkasnya.
Dengan adanya polemik ini, Dierel berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dengan cara bersikap kritis, cerdas, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
Ferdi
About the Author
